Mini Kompetisi Pengadaan Barang di Pacitan Mulai Jalan, Penyedia Wajib Perhatikan Ini

PACITAN Skema mini kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Pacitan mulai berjalan. 

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sudah masuk tahap proses, dengan efisiensi anggaran yang bahkan menyentuh angka 17 persen. 

Namun, di balik penghematan itu, kualitas pekerjaan ikut jadi perhatian.

Kepala Bagian UKPBJ Setda Pacitan, Sigit Prabowo, menyebut pelaksanaan mini kompetisi memang sengaja digeser usai Idulfitri 1447 H. 

Pertimbangannya agar prosesnya lebih efektif dibanding jika dipaksakan saat Ramadan.

“Kalau sebelum Lebaran, dikhawatirkan tidak optimal karena masih suasana puasa. Jadi kita putuskan setelahnya,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Sejauh ini, sudah ada dua OPD yang mendapat pendampingan langsung, yakni Dinas PUPR dan Disdagnaker. 

Dari proses itu, efisiensi mulai terlihat. Salah satunya di Disdagnaker, yang mencatat penurunan hingga 17 persen dari pagu anggaran.

Di titik ini, Sigit mengingatkan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tidak lengah. Ia mendorong pendampingan lebih intens, terutama untuk menjaga spesifikasi dan mutu pekerjaan di lapangan.

“Penurunannya cukup signifikan. Jangan sampai berdampak ke kualitas,” tegasnya.

Berbeda dengan pola lama, kini hampir seluruh paket pengadaan, baik di bawah maupun di atas Rp400 juta masuk skema kompetisi. Tidak ada lagi model penunjukan yang dulu lazim untuk paket kecil.

“Sekarang metodenya sudah seperti tender. Semua dikompetisikan,” jelasnya.

Untuk paket perencanaan, khususnya bidang infrastruktur, beberapa di antaranya bahkan sudah siap ditayangkan. 

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai lebih selektif dalam menentukan prioritas, seiring keterbatasan anggaran yang ada.

Menurut Sigit, efisiensi yang muncul dari proses ini diharapkan tidak berhenti sebagai angka. Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) bisa dimanfaatkan kembali untuk pekerjaan lain yang masih satu induk kegiatan.

“Harapannya silpa bisa dipakai lagi, misalnya untuk menambah volume pekerjaan,” katanya.

Di samping itu, ia pun menegaskan, UKPBJ hanya berperan dalam pendampingan proses pengadaan. 

Secara teknis, tidak ada kendala berarti dalam penerapan mini kompetisi.

Saat ini, pihaknya juga membuka desk bagi para penyedia. Tujuannya agar pelaku usaha memahami detail paket yang akan dilelang, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau prosesnya.

“Biar semua jelas, apa saja yang dilelang, bagaimana prosesnya, dan apa yang harus disiapkan,” tandasnya. (*)