Mengintip Sejarah dan Strategi Konservasi Monumen Pasukan Siliwangi di Tasikmalaya

TASIKMALAYA - Prasasti bertuliskan patah tumbuh hilang berganti, abdi abdi amanat penderitaan yang ditanda tangani oleh Mayjen TNI Himawan Soetanto di Jalan Otto Iskandardinata, foto diambil Sabtu (23/5/2026) (FOTO: Harniwan Obech/TIMES Indonesia)

Di tengah lalu lintas padat Jalan Otto Iskandardinata, Kota Tasikmalaya, berdiri sebuah monumen yang selama puluhan tahun menjadi saksi bisu sejarah perjuangan bangsa. 

Monumen Pasukan Siliwangi bukan hanya sekadar tugu penghias kota, melainkan artefak sejarah penting yang menandai lokasi markas pertama Divisi Siliwangi, cikal bakal Kodam III/Siliwangi yang resmi dibentuk pada 20 Mei 1946.

Monumen tersebut kini kembali menjadi perhatian menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kodam III/Siliwangi pada 20 Mei 2026.

 Kajian historis dan strategi konservasi terhadap monumen itu pun mulai digagas sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang perjuangan tentara di tanah Pasundan.

Ketua DPD Forum Bela Negara Kabupaten Tasikmalaya sekaligus dosen Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya, H. Demi Hamzah Rahadian menilai keberadaan monumen tersebut memiliki nilai historis yang sangat besar bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya.

Menurutnya, Monumen Pasukan Siliwangi bukan sekadar simbol perjuangan fisik, tetapi ruang memori kolektif masyarakat Sunda terhadap lahirnya salah satu divisi militer paling legendaris dalam sejarah Indonesia.

“Monumen ini bukan hanya tumpukan semen dan batu. Ia adalah simbol lahirnya semangat perjuangan Siliwangi yang melegenda. Tasikmalaya punya kehormatan besar karena pernah menjadi tempat awal lahir dan berkembangnya Divisi Siliwangi,” ujar H. Demi Hamzah Rahadian kepada TIMES Indonesia. Sabtu (23/5/2026).

Monumen yang Kini Mulai Terpinggirkan dari Kesadaran Publik
Demi menyebut, seiring perkembangan kota dan perubahan tata ruang, keberadaan Monumen Pasukan Siliwangi perlahan mulai tersingkir dari perhatian masyarakat.

Lokasinya yang berada di pinggir jalan raya membuat monumen lebih sering menjadi objek yang sekadar dilintasi kendaraan dibanding dikunjungi atau direnungi nilai sejarahnya.

Padahal, menurutnya, monumen tersebut merupakan locus memoriae atau ruang ingatan kolektif tentang perjuangan rakyat Jawa Barat di masa revolusi kemerdekaan.

“Kalau kita lihat sekarang, banyak masyarakat bahkan generasi muda yang mungkin tidak tahu bahwa di lokasi ini dulu berdiri markas pertama Divisi Siliwangi. Mereka lewat setiap hari, tetapi tidak memahami nilai sejarah di baliknya,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi alarm penting bahwa pelestarian sejarah tidak cukup hanya dengan membangun monumen, tetapi juga harus diiringi dengan upaya menghadirkan kembali makna sejarah di tengah kehidupan masyarakat modern.

Menurutnya kajian historis yang dilakukannya dengan  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-observatif mendapatkan data yang diperoleh dari studi literatur, arsip sejarah, dokumen resmi militer, hingga observasi langsung terhadap kondisi fisik monumen pada Mei 2026.

Dalam kajian sejarahnya, setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945 sebagai embrio tentara nasional.

Di wilayah Jawa Barat kemudian dibentuk Komandemen I yang membawahi tiga divisi militer. Ketiga divisi itu akhirnya dilebur menjadi satu kesatuan pada 20 Mei 1946 dengan nama Divisi Siliwangi.

Tiga hari kemudian, tepatnya pada 23 Mei 1946, Abdul Haris Nasution dipilih secara aklamasi sebagai Panglima pertama Divisi Siliwangi.

Nama “Siliwangi” sendiri diambil dari sosok legendaris Prabu Siliwangi, raja besar Sunda Galuh yang dikenal bijaksana, pemberani, dan memiliki jiwa kepemimpinan kuat.

Menurut Demi, pemilihan nama tersebut bukan sekadar romantisme sejarah Sunda, tetapi strategi simbolik untuk membangun identitas dan semangat juang prajurit Jawa Barat.

“Nama Siliwangi itu punya kekuatan historis dan emosional bagi masyarakat Sunda. Ada spirit keberanian, loyalitas, dan pengabdian di dalamnya,” ungkapnya.

Markas pertama Divisi Siliwangi sendiri diketahui berada di bekas Hotel Pemandangan yang kini telah berubah fungsi menjadi kantor Bank Mandiri di pusat Kota Tasikmalaya.

Monumen Pasukan Siliwangi dibangun di seberang lokasi tersebut sebagai tetenger sejarah bahwa di tanah itulah cikal bakal Kodam III/Siliwangi ditempa.

Meski secara umum kondisi fisik monumen masih berdiri kokoh, hasil observasi menemukan sejumlah kerusakan yang cukup memprihatinkan.

Elemen paling penting yakni Panji Siliwangi ditemukan dalam kondisi patah dan tergeletak di sudut pagar monumen. 

Sementara prasasti peresmian bertandatangan langsung Abdul Haris Nasution juga mengalami degradasi signifikan akibat usia dan cuaca.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Panji Siliwangi bukan sekadar ornamen, melainkan simbol kehormatan pasukan. Ketika panji itu rusak dan dibiarkan, secara simbolik kita sedang membiarkan memori perjuangan ikut memudar,” tegas Demi.

Ia menilai kerusakan tersebut harus segera ditangani secara profesional dengan melibatkan tenaga ahli konservasi cagar budaya.

“Perbaikannya tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada pendekatan konservasi yang tepat agar nilai autentik sejarahnya tetap terjaga. Kalau salah penanganan, justru bisa menghilangkan nilai historis monumen itu sendiri,” ujarnya.

Demi juga menyoroti minimnya kesadaran publik terhadap pentingnya pelestarian benda-benda sejarah.

“Kerusakan monumen sejarah sering kali bukan karena usia semata, tetapi karena tidak adanya perawatan berkelanjutan dan lemahnya perhatian terhadap warisan sejarah,” katanya.

Selain Monumen Pasukan Siliwangi, perhatian serupa juga diarahkan pada Monumen TNI atau Tugu PETA yang berada di depan Matahari Department Store Kota Tasikmalaya.

Monumen tersebut menjadi penanda sejarah keberadaan Pembela Tanah Air (PETA), organisasi militer bentukan Jepang pada 1943 yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Demi, Tugu PETA dan Monumen Pasukan Siliwangi seharusnya dilihat sebagai satu kesatuan narasi sejarah perjuangan rakyat Priangan Timur.

“Keduanya adalah simpul sejarah yang saling berkaitan. Dari PETA lahir embrio kekuatan militer rakyat, lalu berkembang menjadi Divisi Siliwangi. Jadi jangan dipisahkan secara historis,” jelasnya.

Ia mendorong agar kedua monumen tersebut masuk dalam satu masterplan pelestarian lanskap memorial perjuangan Kota Tasikmalaya.

Usulan Pemindahan ke Tengah Alun-alun Kota Tasikmalaya

Salah satu rekomendasi utama dalam kajian tersebut adalah reposisi atau pemindahan Monumen Pasukan Siliwangi ke area tengah Alun-alun Kota Tasikmalaya.

Usulan itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis, mulai dari aspek visibilitas publik hingga fungsi sosial budaya.

Menurut Demi, lokasi di tengah alun-alun akan membuat monumen lebih mudah diakses masyarakat sekaligus menjadi pusat aktivitas sejarah dan kebudayaan.

“Kalau ditempatkan di tengah alun-alun, monumen ini akan hidup kembali. Ia tidak lagi berdiri sendiri di pinggir jalan, tetapi menjadi pusat interaksi masyarakat dengan sejarahnya sendiri,” ujarnya.

Ia membayangkan monumen tersebut nantinya bisa menjadi pusat kegiatan seremonial seperti peringatan HUT Kodam III/Siliwangi, pendidikan sejarah bagi pelajar, hingga kegiatan budaya masyarakat Sunda.

“Monumen jangan hanya menjadi objek mati. Ia harus menjadi ruang edukasi dan ruang kebudayaan yang terus hidup,” katanya.

Selain itu, lokasi yang lebih sentral dinilai akan memudahkan proses pengawasan dan perawatan rutin oleh pemerintah daerah maupun institusi militer.

Bagi Demi, revitalisasi Monumen Pasukan Siliwangi bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa.

Ia menyebut gagasan tersebut sebagai “kado” dari bumi Tasikmalaya untuk Kodam III/Siliwangi yang akan memasuki usia ke-80 tahun.

“Sudah waktunya Tasikmalaya menghadirkan kembali Monumen Siliwangi sebagai simbol kebanggaan daerah. Sang Maung jangan lagi berdiri di tepian ingatan, tetapi harus kembali bertakhta di halaman hati masyarakatnya,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah daerah, Kodam III/Siliwangi, budayawan, akademisi, hingga masyarakat dapat bersama-sama menjaga warisan sejarah tersebut agar tetap hidup lintas generasi.

“Kalau kita kehilangan jejak sejarah, maka kita akan kehilangan identitas. Karena itu, merawat monumen perjuangan sama artinya dengan merawat jati diri bangsa,” pungkas H. Demi Hamzah Rahadian. (*)