Mendorong Kepemimpinan Perempuan Jelang Pemilu 2024  

TIMESINDONESIA, MALANG – Tim dari Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya menyatakan tiap suksesi kepemimpinan dibutuhkan partisipasi kaum Perempuan.

Hal inilah yang dilakukan 2 dosen Ilmu Pemerintahan Muhtar Haboddin dan Irma Fitriana Ulfah di Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Perempuan menjadi kunci karena menurut Muhtar Haboddin tahun 2024 akan terjadi suksesi bupati di Kabupaten Jeneponto dan pergantian gubernur Sulawesi Selatan. Dua suksesi kepemimpinan ini merupakan pesta demokrasi yang diharapkan adanya partisipasi kaum perempuan dalam perebutan jabatan bupati dan gubernur.

“Bupati dan Gubernur merupakan jabatan yang senantiasa diperebutkan di tingkat local,” ucapnya, Minggu (20/8/2023).

Muhtar menambahkan kehadiran pemimpin perempuan sangat diharapkan mengingat sejarah politik di Kabupaten Jeneponto maupun di Provinsi Sulawesi Selatan tidak ramah dengan pemimpin perempuan.

“Hal ini dikuatkan dengan pemahaman bahwa selama ini kepemimpinan gubernur maupun bupati selalu laki-laki. Padahal kita semua tahu bahwa sekarang eranya kesetaraan gender dalam politik. Sejumlah kebijakan yang mengakomodir kaum perempuan dalam perebutan kekuasaan formal sudah lebih dari cukup,” tuturnya.

Namun, dosen lulusan doctor UGM ini menjelaskan kultur patriarkal masih kuat dalam alam pikiran masyarakat Biringkassi Kabupaten Jeneponto. Salah satu contohnya adalah kaum perempuan masih dalam posisi subdinat atau masih sekedar objek politik dan belum menjadi subjek politik.

“Kekuasaan sangat berbau laki-laki. Sebab, peradaban politik dibangun di atas pondasi kekuasaan laki-laki,” papar Muhtar.

Karena itu, Muhtar Haboddin mengatakan bahwa pengabdian kepada Masyarakat ini ditujukan untuk memberikan kesadaran politik kepada masyarakat bahwa menjadi pemimpin merupakan hak asasi setiap orang.

“Aturan ini memberikan ruang besar kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam setiap perebutan kekuasaan, baik dalam pengisian anggota legislatif maupun kepala daerah,” imbuhnya.

Menurut Muhtar, jika kaum perempuan di Biringkassi belum mampu bertarung dalam perebutan jabatan politik pada pemilu dan pilkada 2024, masih terbuka jalan lain yakni menggunakan hak pilihnya secara kritis dan rasional.

“Kaum perempuan harus memilih kandidat anggota legislatif, calon bupati maupun calon gubernur yang mampu memperjuangkan kepentingan kaum perempuan secara kongkrit,” tegasnya.

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini diikuti sebanyak 60 peserta dari empat lingkungan di Kelurahan Biringkassi. Peserta yang hadir dalam pengabdian ini juga sangat aktif bertanya perihal bagaimana caranya agar mereka bisa independen dalam menentukan hak pilihnya.(*)