Mangkrak Bukan karena Teknis, Dua Proyek di Kota Probolinggo Terkendala Keuangan Kontraktor

PROBOLINGGO Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo membeberkan sejumlah evaluasi menjelang perencanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026. Dalam pemaparannya terungkap bahwa dua proyek tahun sebelumnya mangkrak bukan karena persoalan teknis di lapangan, melainkan akibat kondisi finansial kontraktor.

Kepala Dinas PUPR Setyorini Sayekti mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai 85,11 persen. Angka ini tertahan karena dua proyek dipastikan putus kontrak. 

Pertama, pembangunan Gedung Inspektorat yang progresnya baru menyentuh 26 persen. Kedua, pembangunan aula dan ruang kelas di Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang hanya mencapai 20,9 persen.

"Jadi untuk selama ini, masalah klasik bagi kegiatan kontrak di Kota Probolinggo adalah ketidakmampuan keuangan kontraktor. Kami sudah melakukan teguran, tapi hanya sekedar janji kosong. Material tidak datang karena tidak dibayar," ujar Rini dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Senin, (2/2/2026)

Kondisi ini dinilai ironis karena secara teknis kedua bangunan tersebut tergolong sederhana. Tidak ada pekerjaan struktur rumit yang membutuhkan teknologi tinggi. Faktor penghambat utama justru berasal dari manajemen keuangan mitra kerja yang tidak sehat.

Untuk menyelamatkan aset daerah, Dinas PUPR mengusulkan agar pembangunan Gedung Inspektorat dilanjutkan pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar. 

Sementara untuk proyek di lingkungan pondok pesantren, pihak yayasan memilih untuk tidak mengajukan pendanaan lanjutan dan berencana menyelesaikannya secara mandiri.

Meski demikian, optimisme tetap mengemuka. Dinas PUPR menargetkan seluruh pekerjaan fisik tahun 2026 dapat rampung pada November guna mendukung ketepatan pelaporan keuangan pemerintah kota. Komitmen ini menjadi penting mengingat tahun sebelumnya diwarnai sejumlah pekerjaan yang molor akibat faktor non-teknis. (*)