Mahasiswa STAI Al Muhajirin Purwakarta: Tolak Intervensi Kekuasaan dalam PEMILU dan Politik Dinasti!

TIMESINDONESIA, JAKARTA – DEMA STAI Al-Muhajirin Purwakarta menggelar acara Mimbar Sejajar di Ruang aula STAI Al-Muhajirin purwakarta Jln. Veteran Gg. Kenanga II Rt. 41/05 Ds. Nagri kaler kab.Purwakarta, Kamis, 11 Januari 2024 yang bekerja sama dengan BEM PTNU Jawa Barat.

Hadir pada kegiatan Mimbar Sejajar tersebut Sekretaris Wilayah BEM PTNU Jawa Barat (Ibrahim Abdul Matin ) Wakil Ketua DEMA dan Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Ketua dan jajaran Pengurus HIMA dari 3 Prodi dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) serta para Mahasiswa dari beberapa kampus Se-Purwakarta yang ada di STAI Al- Muhajirin Purwakarta.

"Kegiatan Mimbar Sejajar ini digelar dalam rangka konsolidasi untuk memberikan asupan intelektual tentang demokrasi kepada seluruh Mahasiswa dan juga agar seluruh mahasiswa bisa mengerti dan paham akan kriteria calon Pemimpin negara yang akan mereka pilih," katanya dalam sambutannya, Kamis, 11 Januari 2024.

Dalam kegiatan ini juga ada beberapa point yang disampaikan hasil dari pada diskusi Mimbar Sejajar yang diadakan oleh BEM PTNU Jawa Barat, yaitu menghasilkan sembilan point yang menjadi fokus isu dan juga pernyataan sikap dari kajian berikut ini:

1. Negara harus memulihkan hak masyarakat dan mengehentikan represif aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.

2. Negara harus memulihkan penegakan hukum atau atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak -hak generasi mendatang

3. Memilih pemimpin dalam seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jekak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif dan menjunjung kesetaraan

4. Menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apapun, kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil dan bermartabat

5. Negara harus memilihkan integritas badan pengawas seperti DPR, dan stop menyalahgunakan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri

6. Menjaga pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif dan rakyat harus bergerak bersama mencegah politik dinasti, dan kembalinya tirani.

7. Mahasiswa harus segera mengkonsolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak demokrasi dengan menolak kembalinya orde baru, dan republik rasa kerajaan

8. Rakyat, Mahasiswa, Pers Bersatu untuk Supremasi hukum Indonesia.

9. Pemilu Tahun 2024 anti Intervensi POLRI dan anti Intervensi Presiden.