Komisi V DPR RI: Banyak Infrastruktur Jalan di Daerah yang Harus Dibenahi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi V DPR RI memuji langkah Pemerintah pusat yang turun langsung untuk membenahi buruknya infrastruktur jalanan di Provinsi Lampung. Meski begitu, DPR berharap Pemerintah pusat juga memberi perhatian untuk daerah-daerah lain.

“Kami dari Komisi V DPR RI mengapresiasi upaya Presiden Joko Widodo yang turun langsung ke lapangan dan memutuskan Pemerintah Pusat mengambil alih perbaikan kerusakan jalan di Provinsi Lampung setelah bertahun-tahun terjadi pembiaran dan dikeluhkan masyarakat,” kata Ketua Komisi V DPR, Lasarus, Senin (8/3/2023).

“Meski begitu, masih banyak daerah lain yang juga memiliki infrastruktur jalan buruk dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat serta juga berimbas pada perekonomian daerah. Oleh karenanya perlu segera dibenahi,” lanjutnya.

Baru-baru ini, Lasarus melakukan pemantauan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat. Ia memberi contoh, Kabupaten Sintang memiliki 60% jalanan yang rusak parah. 

Kondisi jalan dengan status jalan Provinsi maupun jalan Kabupaten disebutnya sangat memprihatinkan. Karena kondisi jalan yang cukup parah, tak jarang kendaraan masyarakat kerap terperosok saat melintas.

“Jalanan provinsi dan kabupaten di Kalimantan Barat, khususnya di Sintang banyak yang masih dari tanah. Jika hujan jalanan berkubang dan berlumpur. Ini tentunya sangat menyulitkan warga dan aktivitas perekonomian,” ucap Lasarus.

Kesulitan yang dialami oleh warga akibat kondisi jalan yang tidak layak tersebut pun berdampak pada mahalnya harga kebutuhan pokok dan harga komoditi. Harga kelapa sawit yang menjadi komoditas di Kalbar menjadi rendah karena mahalnya biaya angkutan.

“Kalau ada warga yang sakit juga menjadi kendala karena kesulitan untuk menjangkau rumah sakit yang terletak di pusat kota,” ungkap Lasarus.

Komisi V DPR RI pun mendorong Pemerintah pusat memberi perhatian yang sama untuk perbaikan infrastruktur di wilayah Kalimantan Barat. Menurut Lasarus, kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah juga menghambat kualitas produktivitas warga.

“Dan kondisi seperti ini terjadi di berbagai daerah, tidak hanya di Lampung. Kami berharap pemerintah dapat memasukkan permasalahan infrastruktur jalan ini ke dalam agenda prioritas,” sebut Legislator dari Dapil Kalimantan Barat II itu.

Lasarus pun mengatakan, Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur itu juga akan memberi perhatian terhadap persoalan perbaikan dan kebutuhan jalan yang layak di daerah-daerah pelosok. Hal ini bertujuan guna mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Perbaikan kondisi jalan akan memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Yang mana kita ketahui bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah pelosok negeri memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara,” tutup Lasarus. (*)