Kocok Ulang dan Arus Balik Pendukung Jokowi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Jokowi atau Joko Widodo sudah menjadi presiden Indonesia dua periode: periode pertama 2014-2019 dan kedua 2019-2024. Di periode kedua atau di ujung kepemimpinannya ini, Jokowi masih dianggap cukup berpengaruh dalam mengontrol kekuasaan selanjutnya. 

Dari analisis CEO Senopati Syndicate, Raylis Sumitra mengatakan, jika dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memiliki rekam jejak yang sama dengan Jokowi, memiliki kesamaan dua periode dalam kepemimpinan tetapi redup di ujung kekuasaanya yang juga dibuktikan kemerosotan suara pengusung utamanya, yakni Partai Demokrat, selain juga menghadapi konflik internal di partainya.

Periode pertama, Jokowi berdampingan dengan Jusuf Kalla yang dalam pencalonan sebagai presiden didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan PKPI yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIB). 

Jokowi berhadapan dengan Prabowo Subianto yang berdampingan dengan Hatta Rajasa. Pencalonan Prabowo sebagai presiden didukung oleh Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. 

Meski Jokowi (36,46%) kalah dalam dukungan partai politik dari Prabowo (51,9%), tetapi dia berhasil menjadi presiden (Jokowi 53,15 % dan Prabowo 46,85%). Bukan hanya itu, PDIP juga mendapatkan perolehan kursi terbanyak (109 dari 560 kursi di DPR) di antara partai-partai lainnya dari efek Jokowi ini. Setelah Jokowi menjadi presiden, kemudian PPP, PAN dan Golkar menjadi koalisi pemerintahan bersama Jokowi.

“Tingginya perolehan suara PDIP di Pemilu 2014 dan 2019 dikarenakan efek Jokowi (Jokowi Effect) di mana ketika publik memilih PDIP, itu karena menginginkan Jokowi menjadi presiden dan tetapi sebagai presiden," katanya.

Periode kedua, Jokowi berdampingan dengan Makruf Amin yang dalam pencalonan sebagai presiden didukung oleh PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, dan PKPI yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. 

Jokowi masih berhadapan dengan orang yang sama yakni Prabowo yang saat itu berdampingan dengan Sandiaga Uno yang didukung oleh Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Partai Berkarya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Di periode ini, pencalonan Jokowi (63,38%) sebagai presiden unggul dalam dukungan partai politik ketimbang Prabowo (36,38%). 

Di periode kedua ini, Jokowi juga berhasil menjadi presiden untuk kedua kalinya (Jokowi 55,5% dan Prabowo 44,5%). PDIP masih mendapatkan efek Jokowi dengan tetap mendapatkan perolehan kursi (128 dari 575 kursi di DPR) dan suara tertinggi di antara partai-partai lainnya dalam pemilu 2019. 

Hal yang mengejutkan di periode kedua ini adalah Prabowo bergabung dengan koalisi pemerintahan bersama Jokowi dengan menjabat sebagai menteri pertahanan, juga beberapa kader Gerindra penting lainnya mengisi posisi strategis di pemerintahan Jokowi. Selainnya, PAN juga bergabung dengan koalisi Jokowi di pemerintahan.

Jokowi Setelah Dua Periode

Dalam banyak kesempatan, Jokowi selalu mengatakan setelah selesai tugasnya sebagai presiden dua periode, akan kembali ke Solo. Dia akan menjadi rakyat biasa yang kemungkinan akan aktif di sektor lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih hijau. 

Tetapi oleh pendukungnya, Jokowi tidak mungkin berakhir sesederhana itu. Kepuasaan publik pada pemerintahan Jokowi terus stabil bahkan makin tinggi di akhir periode kepemimpinannya. 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaporkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi 81,9%. Survei dilakukan pada 1-8 Juli 2023. Kemudian, para relawannya juga makin militan dengan akan tegak lurus ikut Jokowi apapun itu perintahnya. 

Lembaga Riset dan Konsultasi Senopati Syndicate menyebut perilaku para pendukung Jokowi yang berasal dari relawan sudah masuk pada kategori pendukung garis keras. "Tetapi ini menjadi warisan besar Jokowi untuk bisa cawe-cawe pada Pemilu 2024, selain juga sebagai modal penentu kemenangangan pilpres," katanya.

Di awal perdebatan setelah Jokowi dua periode, para pendukungnya merancang agar Jokowi bisa menjabat tiga periode. Meski tidak ada jawaban secara vulgar dari Jokowi mendukung atau tidak pada usulan tersebut tetapi usulan tiga periode menjadi trending topik dalam pemberitaan berbulan-bulan. 

Menurutnya, tentu pro dan kontra. Akan tetapi usulan ini bisa jadi kandas atau memang tidak digarap secara serius. Sebagaimana para pendukung Presiden Turki Erdogan yang berhasil merubah konstitusi dengan memperbolehkan dirinya maju menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya, dan dia menang menjadi presiden untuk ketiga kalinya.

"Kandasnya usulan 3 periode untuk Jokowi, akhirnya memunculkan opsi-opsi lainnya yang bisa menyederhanakan kekuasaan Jokowi ke depan. Jokowi sadar betul bahwa dia punya warisan dukungan dari para pemilihnya yaitu para relawan yang tidak terafiliasi dengan partai politik, khususnya PDIP," jelasnya.

Mereka memilih Jokowi bukan karena PDIP tetapi lebih dikarenakan personifikasi Jokowi. Dari sini, lanjut dia, sepertinya Jokowi ingin membuktikan bahwa dirinya punya konstituen dan mereka perlu dikelola dan diarahkan setelah tidak lagi menjadi presiden. 

"Senopati Syndicate melihat bahwa Jokowi memang bermain dan melakukan orkestra kepada pendukung dari unsur relawan, dan juga mengelola elektabilitas Ganjar dan Prabowo," katanya.

Opsi lain yang diorkestra Jokowi adalah mengawinkan Prabowo dengan Ganjar untuk pencalonan sebagai presiden selanjutnya. Keduanya memiliki elektabilitas yang tinggi. Dalam banyak survei hanya tiga orang yang mendapatkan elektabilitas tinggi: Ganjar Pranowo, Prabowo Subijanto, dan Anies Baswedan. 

Ganjar dalam banyak survei selalu teratas mengalahkan Prabowo. Senopati Sydiciate melakukan pelacakan tagar, Prabowo paling tinggi untuk perolehan tagar #Prabowopresiden. Ganjar kuat dalam perolehan tagar untuk relawan. 

"Tetapi Jokowi mengusulkan Prabowo sebagai calon presiden, Ganjar sebagai calon wakilnya. Jika rencana ini berhasil, pilpres kelar satu putaran. Itu bisa menghemat waktu dan biaya anggaran pilpres. Kekuasaan tetap berjalan sebagaimana ritme koalisi pemerintahan yang dibangun Jokowi," katanya.

Maju di 2024

Sinyal Prabowo akan maju lagi pada 2024 bermula pada 13 Agustus 2022 di mana Partai Gerindara dan PKB menandatangani piagam deklarasi koalisi yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Bangsa Indonesia Raya. 

PKB punya kepentingan sejak awal, akan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Tiga bulan sebelum itu, Koalisi Indonesia Bersatu sudah dibentuk oleh gabungan Partai Golkar, PAN, dan PPP. 

Dari koalisi tersebut, Jokowi memiliki keinginan untuk menggabungkan Prabowo dan Ganjar dalam pilpres 2024. Komunikasi tersebut sudah dilakukan oleh Jokowi ke Prabowo dan Ganjar. 

"Tetapi rencana ini kandas setelah Ganjar diumumkan sebagai calon presiden oleh PDIP pada 4 Mei 2023. Langkah ini disinyalir untuk melemahkan Jokowi sebagai kingmaker dalam pemilu 2024," katanya.

Deklarasi Ganjar oleh PDIP sebagai sinyalemen tegas dari Megawati bahwa PDIP punya calon presiden yang diusung. Sinyalemen tegas ini sebenarnya juga harusnya mendorong Jokowi untuk menggiring partai-partai koalisi yang ada bergeser dukungannya Ganjar. 

Tetapi hari demi hari, minggu bahkan bulan tidak ada penambahan koalisi untuk pencalonan Ganjar sebagai presiden kecuali PPP yang memiliki suara kecil di parlemen; Perindo dan Hanura yang sama sekali belum punya kursi (non-parlemen). Megawati sampai harus menyindir partai-partai koalisi parlemen yang masih berpikir untuk gabung dengan PDIP di pilpres 2024.

Pada 13 Agustus 2023, Koalisi Indonesia Bersatu bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Bangsa Indonesia Raya (minus PPP yang bergeser mendukung pencalonan Ganjar sebagai capres) yang kemudian merubah namanya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini juga sepakat bahwa Prabowo akan diusung sebagai capres. 

Untuk cawapres, masing-masing partai koalisi khususnya Golkar dan PAN mengusulkan nama cawapres yang kemudian menyulitkan jalan Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres Prabowo. Muhaimin akhirnya keluar dari koalisi dan menerima tawaran Suryo Paloh sebagai cawapres Anies Baswedan yang dideklarasikan pada 2 September 2023. 

"Ganjar juga kemudian sudah menentukan pasangan cawapresnya yakni Mahfud MD meskipun tidak ada penambahan koalisi parpol. Tetapi Koalisi Indonesia Maju masih galau. Banyak meyakini, koalisi ini masih menunggu arahan Jokowi setelah lawatannya ke luar negeri," katanya.

Gagalnya Ganjar dipasangkan dengan Prabowo, tidak kemudian berhenti mencari alternatif dari tawaran Jokowi sebelumnya. Yang paling gampang adalah memasukan Gibran anak dari Jokowi sebagai pendamping Prabowo. Gibran belum bisa dimasukan usianya sebagai syarat cawapres kemudian diujimaterilkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan hasilnya bahwa Gibran meski beluim 40 tahun tetapi sudah pernah mengelola pemerintahan sebagai walikota Solo, Jawa Tengah, kemungkinan mulus dipsangkan dengan Prabowo. 

"Putusan MK menimbulkan kontroversi dari banyak pihak. Sebab permohonan yang diusulkan oleh Koalisi Indonesia Maju, jelas sedang melanggengkan dinasti kekuasaan yang dipimpin Jokowi saat ini. Dan pada 21 Oktober 2023, Golkar mengumumkan Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo dan Gibran menerima tawaran itu," katanya.

Orkestra lainnya dari Jokowi yang cukup mengejutkan adalah ketika anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung dengan PSI dan menjadi ketua umumnya. Setelahnya, PSI juga mempertimbangkan untuk mendukung pencalonan Ganjar sebagai calon presiden. 

Meski PSI adalah partai kecil yang belum memiliki suara di parlemen, tetapi kehadiran Kaesang membawa semangat baru bagi PSI. Sebab Kaesang termuda dari ketua umum partai politik yang ada dan dia berpotensi menggerus suara anak-anak muda yang bisa bergabung dengan PSI. 

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut data pemilu didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z sebanyak 56,44%. Senopati Syndicate menilai Kaesang ini akan mengegser partai-partai yang perolehan kursinya sedikit di parlemen seperti PPP, PAN, PKS, Demoktrat.

Oleh karena itu, Pilpres pada Pemilu 2024 ini, kemungkinan besar akan ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di antara tiga pasangan capres tersebut, koalisi partai politik dimenangkan oleh pasangan capres Prabowo. Ini juga akan membuktikan apakah perolehan suara PDIP akan tetap paling tinggi di antara partai lain, atau berkurang setelah Jokowi tidak lagi menjadi faktor pendorong dan penariknya. 

Apalagi dua anaknya Kaesang dan Gibran tidak lagi menjadi bagian dari PDIP di Pemilu 2024 nanti. Tetapi jika perolehan suara PDIP tetap teratas, maka nasib Jokowi bisa jadi melebihi apa yang dialami oleh Presiden SBY di mana hasil-hasil kinerjanya menjadi antagonis dari kemungkinan keberhasilan presiden selanjutnya yang akan bersebrangan dengan Jokowi karena berbeda politik, khususnya presiden yang diusung oleh PDIP

Kocok Ulang Lalu Arus Balik

Koalisi Partai Politk pada pemilu 2024 yang ada sebenarnya masih didominasi oleh para pendukung Jokowi di pemerintahan. Pasanngan Anies dan Muhaimin sejatinya dikendalikan oleh Partai Nasdem dan PKB setelah Demokrat keluar dari koalisi ini. NasDem dan PKB masih menjadi bagian koalisi pemerintahan Jokowi sampai 2024. Kemudian Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo, juga masih menjadi koalisi di pemerintahan Jokowi. 

Untuk parpol pengusung Ganjar, jelas bahwa PDIP adalah partai dari Jokowi. Pendamping Ganjar yaitu Mahfud adalah orang yang sebelumnya direstui Mega dan Jokowi untuk mendampingi Jokowi pada pilpres 2019 tetapi kandas oleh PKB dan PPP yang kemudian memilih Makruf Amin. Dan sampai laporan ini dikeluarkan, belum ada pernyataan resmi dari masing-masing tigas pasangan capres keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi. 

Dalam polling yang dilakukan oleh Senopati Syndicate, Mahfud adalah pilihan terbanyak dari netizen. Mahfud memperoleh pilihan polling terbanyak yakni 37.973 atau 28 % dari total responden dari netizen sebanyak 135.000.  

Tetapi meski ketiga koalisi itu masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi, sepertinya perlu ada pengocokan ulang untuk kemudian juga membuka bargaining baru bagi arus balik pendukung Jokowi. Salah satu di antara yang disebut kocok ulang adalah dengan cara membiarkan menteri di pemerintahan Jokowi yang diusung oleh NasDem. 

Korbannya sudah ada dua: Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Menteri dari NasDem tinggal tersisa satu lagi yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Setelah terlibat korupsi, Jokowi tidak serta merta menggantikan dari NasDem. Menteri Kominfo diganti oleh Budi Arie, seorang ketua umum relawan Jokowi (ProJo) yang saat ini juga menjadi pendukung Prabowo. 

Kocok ulang seperti ini tentu akan terus terjadi sampai Jokowi menuntaskan kekuasaanya pada Oktober 2024 nanti. Instrumen kocok ulang berada pada pergantian posisi-posisi strategis di pemerintahan oleh arus balik pendukung Jokowi. Prabowo adalah contoh arus balik pendukung Jokowi ini. 

Dalam banyak kesempatan bahwa Prabowo menilai Jokowi sebagai gurunya dalam politik. Sebab dia tidak berkutik melawannya selama dua kali pada pencalona presiden. Prabowo sadar betul bahwa Jokowi bisa menjadi konsultan dan gurunya untuk kemenangan pada pilpres 2024, apalagi yang digandeng Gibran, anak dari Jokowi. Sebab bisa jadi, Prabowo akan memberikan legacy Gerindra ke Jokowi. 

Senopati Syndicate melihat posisi kekuatan Jokowi saat ini meski tidak bisa mencalonkan lagi sebagai presiden, dia akan bertindak sebagai pemain dirigen yang mengorkestra seluruh permainan politik setelah kekuasaanya berakhir. 

Jokowi juga dikenal sebagai politisi yang menggunakan strategi politik tepi jurang di mana permainan ini dilakukan di tepi jurang. Jika para pemain tidak hati-hati akan terperosok ke dalam jurang. Dalam permainan ini, jangan sekali-kali terpeleset. Sedikit saja terpeleset, kalah. 

Jika pilpres 2024 akhirnya tiga pasangan capres dan cawapres yang diusung, dan Gibran menjadi salah satu calonnya, maka perang dingin antara Jokowi dan Megawati sudah dideklarasikan. 

Perang Dingin diistilahkan pada peperangan dua kekuatan antara Blok Barat dipimpin Amerika dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Perang Dingin terjadi persaingan antar banyak aspek untuk mempengaruhi politik dunia dari dua negara yang mengklaim sebagai pemenang perang dunia kedua. Amerika dan Uni Soviet adalah pemenang perang dunia kedua tersebut. 

Jokowi adalah pemegang kekuasaan dua periode. Dia didukung oleh selain kekuatan parpol tetapi juga para relawan yang militant. Sementara Megawati adalah pimpinan parpol tertinggi perolehan suaranya dari Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. 

Partai ini juga memiliki pendukung militan dari ideologi marhaen yang diusung Soekarno. Perang Dingin antara Jokowi dan Megawati juga akan menentukan apakah perolehan suara PDIP pada Pemilu 2024 akan tetap unggul di antara parpol lain atau malah menyusut akibat dari Perang Dingin ini. 

"Perang Dingin memang tidak menciptakan bentrokan besar, tetapi kemenangan perang ditentukan oleh aliansi dukungan baik parpol ataupun non parpol, narasi negatif atau positif, dan kekuatan ekonomi dalam merebut dukungan," ujarnya. (*)