Ketua MPR RI: Hindari Konflik Horisontal Jelang Pemilu

TIMESINDONESIA, KEBUMEN – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen Bambang Soesatyo mengingatkan salah satu tantangan kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini berupa potensi konflik horisontal di tengah kontestasi politik.

Sejarah mencatat pada setiap penyelenggaraan Pemilu, selalu meninggalkan residu persoalan. Karenanya, menyongsong penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak tahun 2024, harus dihindari paradigma klise, dimana kontestasi politik menjadi pemantik lahirnya konflik horisontal. 

"Kontestasi politik tidak boleh memicu polarisasi masyarakat pada dua kutub-kutub yang berseberangan, baik sebelum, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Kita harus bercermin dari pengalaman sejarah, bahwa konflik yang terlahir dari kontestasi politik, seringkali meninggalkan trauma dan bekas luka yang lama sembuhnya," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Kamis (16/11/23).

Hadir antara lain Deputi Sekjen Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR RI Hentoro Cahyono, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Halimah Nurhayati serta para fungsionaris Partai Golkar Kabupaten Kebumen.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, dalam konsepsi negara demokrasi, Pemilu harus dimaknai sebagai ajang adu gagasan, dan momentum untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Artinya, Pemilu tidak seharusnya melahirkan percikan-percikan konflik, apalagi sampai mengorbankan ikatan soliditas kebangsaan diantara sesama anak bangsa. 

"Tentunya, kita mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, dapat mengawal proses Pemilu yang jujur, adil, damai, berkualitas, dan yang tidak kalah pentingnya, juga bermartabat. Pada akhirnya nanti, siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memiliki kewajiban konstitusional untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, adil dan makmur," kata Bamsoet. 

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, bangsa Indonesia juga tengah menghadapi ancaman krisis dan hegemoni ekonomi-politik global. Bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman krisis ekonomi politik global. IMF memperkirakan sepertiga ekonomi dunia akan mengalami penyusutan. Bank Dunia memprediksi terjadinya resesi ekonomi global.

Kondisi ini diperburuk oleh belum kondusifnya iklim geo politik global yang masih dijejali oleh perang Rusia-Ukraina, eskalasi ketegangan China-Taiwan, potensi konflik di semenanjung Korea, memburuknya hubungan Turki dan Yunani, ketegangan di kawasan Laut China Selatan, dan saat ini diperburuk oleh agresi militer Israel ke Palestina.

"Di sisi lain, hegemoni ekonomi politik oleh negara-negara juga menjadi ancaman tersendiri, khususnya bagi negara seperti Indonesia. Dengan kekayaan sumberdaya yang kita miliki, letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudera yang perairannya dilintasi 40 persen jalur perdagangan laut dunia, menempatkan kita sebagai ”center of gravity” dan sekaligus menjadikan kita dalam posisi rentan terhadap pengaruh dan infiltrasi asing, serta ancaman keamanan maritim," pungkas Bamsoet. (*)