Kementerian PUPR RI Paparkan Strategi Pemenuhan Rumah Layak Huni di Tanah Air 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian PUPR RI menyatakan salah satu kunci untuk penanganan kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan di Indonesia adalah kolaborasi pemangku kepentingan bidang perumahan. 

Hal itu terlihat dengan adanya backlog kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit.

“Dari data Susenas tahun 2023 backlog kepemilikan rumah telah mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/1/2024) 

Menurut Iwan, kunci utama penanganan backlog adalah kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta kepedulian sosial sektor swasta. 

Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia. 

Kementerian PUPR, kata Iwan, juga terus menjalankan kebijakan serta melaksanakan strategi dalam program perumahan selama tahun 2020-2024. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk MBR. 

Beberapa strategi yang dilaksanakan antara lain pertama, mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah. 

Kedua, menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalan rangka memperkuat Program Sejuta Rumah dan strategi ketiga adalah dengan mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif. 

 “Kami juga mendorong inovasi bidang perumahan seperti pembangunan hunian berkelanjutan dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) dengan kolaborasi multi stakeholder melalui pendanaan CSR. Dengan demikian, MBR ke depan bisa mengembangkan unit rumah sesuai kebutuhan keluarganya namun struktur rumah yang dibangun sudah tahan gempa,” ujarnya. (*)