Kasus OTT di Cilacap, Gubernur Jateng Minta Pejabat Jadikan Pelajaran Soal Integritas
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap. Ia menegaskan pentingnya integritas kepala daerah dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan menjelang mudik Lebaran 2026.
SEMARANG Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap. Ia menegaskan bahwa pentingnya integritas bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga aparatur sipil negara (ASN) telah berulang kali diingatkan.
Ahmad Luthfi mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Ia menilai kasus itu menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersangkut perkara hukum, setelah sebelumnya Bupati Pati dan Bupati Pekalongan juga terjerat kasus serupa.
“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kerja sama tersebut dilakukan melalui program Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK yang memberikan pembinaan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Selain itu, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia sebelumnya, para pejabat daerah juga telah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun pelanggaran hukum.
Terkait proses hukum yang tengah berjalan atas temuan KPK di Cilacap, Ahmad Luthfi menyatakan menghormati langkah lembaga antirasuah tersebut. Ia juga berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik di Jawa Tengah.
“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota, agar memiliki integritas yang kuat. Integritas itu tidak hanya di mulut, tetapi juga harus diwujudkan dalam perbuatan,” ujarnya.
Perbuatan yang dimaksud adalah sikap yang tidak melanggar hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, hal itu penting agar birokrasi dapat berjalan bersih dan profesional.
“Clean governance dan good governance harus menjadi napas bagi bupati dan wali kota, termasuk ASN-nya,” lanjutnya.
Di sisi lain, Ahmad Luthfi juga memantau jalannya pemerintahan di Kabupaten Cilacap setelah adanya kasus tersebut. Ia menginstruksikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Hal itu dinilai penting, terutama karena pemerintah daerah saat ini tengah bersiap memberikan pelayanan bagi masyarakat selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. (*)
Apa Reaksi Anda?
