Jawa Tengah Dinilai Paling Siap Dukung Program 3 Juta Rumah

SEMARANG - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menilai Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang paling siap mendukung skema pemerintah pusat dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Pernyataan tersebut disampaikan Fahri saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kota Semarang, Senin (18/5/2026).

Menurut Fahri, kesiapan Jawa Tengah terlihat dari pengelolaan basis data pertanahan yang dinilai cukup baik. Data yang akurat dinilai menjadi salah satu faktor penting agar program penyediaan rumah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database tanahnya paling bagus," kata Fahri.

Ia menambahkan, ketersediaan data masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah juga menjadi faktor penting agar Program 3 Juta Rumah dapat dieksekusi secara optimal.

Sementara itu, Taj Yasin menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung skema pemerintah pusat untuk menekan angka backlog perumahan di wilayahnya.

Menurutnya, backlog perumahan masih menjadi tantangan besar di Jawa Tengah. Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, sisa backlog perumahan di provinsi tersebut tercatat mencapai 1.051.656 unit.

"Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Tengah terus melakukan intervensi melalui dukungan APBD Provinsi berupa bantuan keuangan pemerintah desa dan bantuan sosial. Pada 2025, penanganan rumah mencapai 17.510 unit, sedangkan pada 2026 ditargetkan sebanyak 5.000 unit.

Di sisi lain, realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 24.470 unit dengan nilai Rp2,9 triliun, sehingga menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua nasional.

Sementara periode Januari hingga April 2026, realisasi KPR FLPP di Jawa Tengah tercatat mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan berada pada peringkat ketiga nasional.

Pemprov Jawa Tengah, lanjut Taj Yasin, juga telah menerapkan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hingga saat ini, realisasi kebijakan PBG Rp0 di Jawa Tengah mencapai 14.123 unit, sedangkan pembebasan BPHTB telah terealisasi sebanyak 1.320 unit.

"Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau," katanya.

Selain mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, Pemprov Jawa Tengah juga menjalankan program daerah "1 KK 1 Rumah Layak Huni" melalui gerakan "Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan" yang berbasis kolaborasi dan semangat gotong royong.

Pemprov Jawa Tengah juga melakukan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan rumah baru untuk penanganan backlog, relokasi dan bencana, hingga pengembangan rumah apung sebagai solusi bagi kawasan pesisir dan wilayah yang terdampak rob. (*)