Iran Tegaskan Selat Hormuz Tak Bisa Diatur Tanpa Persetujuan Teheran

Pemerintah Iran menegaskan bahwa keamanan pelayaran di Selat Hormuz tidak dapat dijalankan melalui skema yang mengabaikan posisi Teheran sebagai negara pantai. Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap Iran yang ingin tetap menjadi aktor utama dalam pengelolaan salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengatakan setiap pengaturan lalu lintas maritim di Selat Hormuz harus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Iran dan mengacu pada Pasal 5 Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad yang telah disepakati bersama Amerika Serikat.

"Jalur pelayaran yang aman di Selat Hormuz tidak dapat dijamin melalui pengaturan yang ambigu, rute paralel, atau pengambilan keputusan di luar pertimbangan Iran sebagai negara pantai," tulis Gharibabadi melalui akun media sosial X, Jumat (26/6/2026).

Ia menegaskan, apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, Iran membuka kemungkinan untuk menangguhkan rute paralel yang selama ini digunakan dalam pengaturan pelayaran di kawasan tersebut.

Iran Tegaskan Posisi Strategis Selat Hormuz

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Selat Hormuz berada di wilayah perairan teritorial Iran dan Oman. Karena itu, mekanisme pengelolaan pelayaran harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman Islamabad.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons terhadap komunike bersama Amerika Serikat dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang menyerukan pembukaan penuh Selat Hormuz serta menekankan pentingnya kebebasan navigasi tanpa syarat maupun pembatasan.

Dalam pernyataan bersama tersebut, Amerika Serikat dan GCC juga menolak segala bentuk tarif, pungutan, maupun upaya penguasaan terhadap jalur pelayaran strategis tersebut.

MoU Islamabad Jadi Acuan Baru

Nota Kesepahaman Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat resmi mulai berlaku pada 18 Juni 2026 setelah ditandatangani secara elektronik oleh presiden kedua negara.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar baru dalam pengaturan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, termasuk mekanisme koordinasi antara kedua negara terkait keamanan pelayaran di kawasan yang menjadi jalur utama distribusi minyak dan gas dunia.

Pernyataan terbaru dari Teheran menunjukkan bahwa implementasi kesepakatan tersebut akan sangat bergantung pada penghormatan terhadap peran Iran sebagai negara pantai sekaligus pemangku kepentingan utama di Selat Hormuz.(*)