Iran Bukan Venezuela, AS Tak Bisa Mendikte Intimidasinya di Selat Hormuz

JAKARTA - Amerika Serikat tidak punya hak untuk mendiktekan intimidasi di Selat Hormuz, dan kehadiran militernya di Teluk justru hanya membawa ketidakamanan - demikian ditegaskan kubu Iran.

Salah satu wakil komandan Markas Besar Umum Khatam al-Anbia Iran memperingatkan AS mencoba mendiktekan intimidasi mereka atas Selat Hormuz bahwa Iran dan Front Perlawanan siap memberikan pukulan yang lebih berat jika agresi terulang.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi juga menegaskan, bahwa bahwa kehadiran militer AS di kawasan Teluk tidak membawa keamanan bagi negara-negara tuan rumah.

Dalam sebuah wawancara, wakil komandan Markas Besar Umum Khatam al-Anbia, Brigadir Jenderal Mohammad Jafar Assadi mengatakan, bahwa musuh mencoba untuk mendiktekan intimidasi mereka atas Selat Hormuz. "Tetapi itu tidak akan terjadi," tegasnya.

Ia mengatakan bahwa Teluk Persia dan Selat Hormuz adalah milik negara-negara regional dan Amerika tidak berhak untuk berkomentar tentang hal itu. 

"Masalah regional sama sekali bukan urusan Amerika Serikat," tegas jenderal IRGC tersebut.

Jenderal Assadi menyampaikan kepada Amerika bahwa Iran tidak seperti Venezuela yang kekayaan minyaknya dapat dikendalikan. 

Diakhir wawancara, ia memperingatkan AS dan rezim Zionis Israel bahwa angkatan bersenjata Iran dan Front Perlawanan sepenuhnya siap untuk memberikan pukulan yang lebih berat jika agresi diulangi. 

Membawa Ketidakamanan

Sementara itu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, bahwa pengalaman perang AS-Israel melawan Iran menunjukkan bahwa kehadiran militer AS di kawasan itu tidak membawa keamanan bagi negara-negara tuan rumah.

"Hal itu hanya menyebabkan ketidakamanan dan perpecahan di kawasan ini," kata Araghchi, Minggu, saat bertemu dengan Sultan Haitham bin Tariq dari Oman di Muscat.

Menlu Iran dan Sultan Oman bertemu untuk membahas hubungan bilateral, perkembangan regional terkini, dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis regional.

Araghchi selanjutnya mendesak negara-negara di kawasan itu untuk merevisi kebijakan keamanan mereka dan kembali ke pendekatan kolektif untuk memastikan keamanan internal regional tanpa campur tangan Amerika Serikat.

Selama pertemuan di Istana al-Baraka, diplomat senior Iran itu memberi pengarahan kepada raja Oman tentang pandangan pihak Iran mengenai perkembangan terkini di kawasan Asia Barat setelah Iran diperangi oleh Amerika Serikat bersama Israel  dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Araghchi juga menyampaikan apresiasi Iran atas sikap Kesultanan Oman dalam mendukung dialog dan mempromosikan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut, khususnya dalam menghadapi tantangan regional saat ini.

Menteri Luar Negeri Iran juga mengatakan, bahwa selama kunjungannya yang sangat bermanfaat ke Pakistan, ia telah membagikan "kerangka kerja yang dapat diterapkan" dari Iran kepada para mediator Pakistan untuk mengakhiri perang melawan Iran secara permanen.

Sementara itu, Sultan Oman menjelaskan pandangan negaranya tentang memajukan upaya mediasi dengan cara yang akan meningkatkan peluang tercapainya solusi politik yang berkelanjutan dan mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat di kawasan tersebut.

Sultan juga menekankan pentingnya memprioritaskan dialog dan diplomasi dalam menangani berbagai masalah, seraya mencatat bahwa pendekatan tersebut akan membantu memperkuat fondasi perdamaian.

Ketegangan meningkat di kawasan itu menyusul penyerangan yang dilakukan AS bersama Israel terhadap Republik Revolusi Islam Iran pada 28 Februari lalu dan pembunuhan terhadap Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei serta beberapa komandan militer tinggi.

Iran dan AS mencapai gencatan senjata selama dua pekan yang dimulai pada 8 April. Perundingan berlangsung di ibu kota Pakistan, Islamabad, tetapi gagal menghasilkan kesepakatan di tengah tuntutan berlebihan Amerika Serikat dan desakannya pada posisi yang tidak masuk akal. (*)