Imbas Dugaan Ajakan Makar, BEM Pesantren Seluruh Indonesia Geruduk Kantor Saiful Mujani

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Pesantren Seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi untuk mengecam pernyataan pengamat politik Saiful Mujani. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi mengarah pada ajakan makar dan upaya penggulingan pemerintahan yang sah di luar jalur konstitusi.

Koordinator Pusat BEM Pesantren Seluruh Indonesia, Ahmad Tomy Wijaya, menegaskan bahwa aksi ini merupakan komitmen mahasiswa pesantren dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai koridor hukum.

"Bagi santri, hubbul wathan minal iman (cinta tanah air sebagian dari iman). Negara hukum tidak boleh kalah oleh opini liar," tegas Tomy di sela aksi, Jumat (17/4/2026).

Ia menambahkan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh keluar dari koridor konstitusi dan etika demokrasi. Menurutnya, narasi yang mengarah pada delegitimasi pemerintahan di luar mekanisme yang sah merupakan penyimpangan serius dari prinsip demokrasi modern.

Tomy menjelaskan, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengatur pergantian kekuasaan secara jelas melalui mekanisme pemilihan umum maupun prosedur hukum sesuai UUD 1945. Segala ajakan penggulingan kekuasaan di luar jalur tersebut dianggap mencederai demokrasi dan memicu instabilitas nasional.

Sebagai bentuk protes simbolis, massa kemudian menyiramkan air yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah di depan Kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

"Aksi ini dimaknai sebagai ikhtiar spiritual untuk 'meruqyah' Saudara Saiful Mujani agar dijauhkan dari pikiran dan ajakan yang dapat memecah belah bangsa, serta kembali pada kesadaran bernegara sesuai nilai-nilai pesantren," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis politik seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah akibat narasi inkonstitusional yang berujung pada konflik saudara dan kehancuran ekonomi.

Dalam aksi tersebut, BEM Pesantren Seluruh Indonesia menyampaikan lima tuntutan resmi:

1. Mengutuk keras segala bentuk pernyataan dan sikap Saiful Mujani yang diduga memenuhi unsur tindak pidana makar terhadap pemerintahan hasil Pemilu 2024.

2. Mendesak Bareskrim Polri untuk segera melakukan penyelidikan dan penegakan hukum secara profesional dan transparan terhadap Saiful Mujani.

3. Menuntut permintaan maaf terbuka dari Saiful Mujani kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh rakyat Indonesia.

4. Mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mempercayakan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

5. Mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional dan wibawa hukum di NKRI. (*)