Hotel Pemerintah RI di Mekkah dan Madinah, Permudah Layanan Haji

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Direktur Eksekutif The Jokowi Center, Teuku Neta Firdaus, mendesak pemerintah Indonesia untuk merealisasikan pembangunan hotel di Mekkah dan Madinah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan akomodasi yang lebih baik bagi jamaah umrah dan haji Indonesia. Setiap tahun, jumlah jemaah haji Indonesia terus meningkat.

Teuku Neta mengungkapkan bahwa wacana pembangunan hotel Indonesia di Mekkah dan Madinah telah ada sejak tahun 2013, namun hingga tahun 2023, belum ada hotel yang dibangun oleh Indonesia di kedua kota suci tersebut.

"Ini wacana Indonesia membangun hotel di Mekkah dan Madinah sudah ada sejak tahun 2013, namun sampai 2023 belum berdiri hotel milik Indonesia di Mekkah dan Madinah," ujar Teuku Neta di Jakarta, pada Minggu (25/6/2023).

Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia bersama pihak ketiga pernah merintis pembangunan hotel untuk jamaah haji di kawasan Misfalah, yang terletak sekitar 2 kilometer dari Masjidil Haram. Tujuan dari proyek tersebut adalah untuk mencapai efisiensi dalam anggaran penginapan. Saat itu, dua investor swasta nasional berkolaborasi dengan Islamic Development Bank (IDB) telah siap untuk memulai pembangunan pada tahun 2014.

Kala itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa investor tersebut telah memiliki kerja sama dengan pihak Arab Saudi untuk menggunakan tanah dengan sistem kontrak selama 30 tahun. Namun, selama belasan tahun berlalu, tidak ada kelanjutan dari wacana tersebut.

Pada tahun 2021, muncul kabar bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berencana membangun hotel di Mekkah. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut dalam proyek tersebut.

Teuku Neta mengingatkan bahwa dalam hal menunjang efisiensi biaya ibadah, tidak perlu terlalu fokus pada bisnis semata, tetapi lebih mengedepankan pahala dan berkah yang didapatkan.

Teuku Neta juga mengingatkan bahwa pada tahun 2021, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Anggito Abimanyu, selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait proyek ini. MoU tersebut ditandatangani oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi dan Kerja Sama Luar Negeri, Hurriyah El Islamy, dan Novel Arsyad, selaku Direktur Utama PTPP.

"Kami memohon kepada Presiden Jokowi untuk membangun hotel di Mekkah dan Madinah sebagai salah satu aset strategis Indonesia yang berada di luar negeri," pintanya, diakhiri Teuku Neta.(*)