Hari Batik Nasional, Bambang Haryo: Pemerintah Harus Membumikan Kecintaan Kepada Batik
Momentum Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober, Pemerintah diharapkan terus membumikan kecintaan Batik sebagai identitas bangsa Indonesia.
TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Momentum Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober, Pemerintah diharapkan terus membumikan kecintaan Batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Tak hanya itu Pemerintah juga harus memikirkan nasib, memfasilitasi dan mengakomodir kebutuhan para perajin batik. Kemudian juga tak kalah penting adalah regenerasinya yang juga perlu diperhatikan Pemerintah Daerah hingga Pusat
Perhatian ini lah yang diharapkan Ir. Bambang Haryo Soekartono atau BHS saat melakukan kunjungan ke kelompok usaha perempuan pengerajin batik tulis dan Ecoprint di Desa Juwet Kenongo, Porong, Sidoarjo dalam memperingati hari batik nasional pada Senin (2/10/2023).
Dalam diskusi dengan Ibu-ibu perajin batik, Bambang Haryo menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam memperjuangkan nasib para pengerajin batik.
"Baik solusi pemasaran dan regenerasi pengerajin batik untuk mempertahankan warisan budaya Indonesia harus di bantu Pemerintah. Bisa dengan cara mengajak semua komponen masyarakat terutama pengawai Pemerintah (PNS red) atau kedinasan untuk menggunakan batik khas daerahnya dalam kegiatan formal," kata Anggota DPR RI Periode 2014-2019 ini.
BHS menambahkan jika kecintaan terhadap warisan budaya Indonesia ini selain dimulai dari perhatian pemerintah terhadap pengerajin nya. Penggunaan batik sendiri dalam kehidupan sehari-hari juga perlu ditanamkan bahwa batik adalah identitas bangsa Indonesia.
"Batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Maka wajib hukumnya pegawai di lingkungan pemerintahan menggunakan batik dalam hari tertentu apalagi di acara formal," ungkap BHS
"Utamanya di Pemkab Sidoarjo, harus diterapkan pengawai negeri memakai batik di hari-hari tertentu dan kegiatan formal kedinasan," sambungnya.
Lebih lanjut, BHS menegaskan jika di Kabupaten Sidoarjo saat ini ada sekitar 50 pengerajin batik yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memberikan perhatian lebih kepada puluhan pengerajin batik yang masih bertahan saat ini.
Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini melanjutkan jika ratusan industri besar di Sidoarjo juga harus berkontribusi merawat warisan budaya (batik red) dengan mewajibkan menggunakan batik dalam hari tertentu kepada pegawai atau staf Perusahaan.
"Dengan mewajibkan penggunaan atau pemakaian batik kepada pegawai ratusan industri atau perusaan besar di Sidoarjo, diharapkan hal itu dapat mendongkrak produksi batik," harapnya.
Terkait permodalan, BHS mengharapkan bantuan bagi pengerajin batik harus dan wajib diutamakan.
"Selain itu bantuan permodalan untuk para pengerajin juga wajib diutamakan, baik melalui kredit usaha dengan suku bunga rendah maupun program khusus pemerintah daerah,"ujarnya.
"Juga penting regenerasi perajin batik, agar perajin batik regenerasinya tak terputus dan terud berlanjut dalam merawat budaya warisan nusantara kita ini," sambung Bambang Haryo.
Sementara itu, Dyah salah satu anggota kelompok usaha perempuan batik tulis dan Ecoprint berharap pemerintah daerah Sidoarjo dapat memberikan pembinaan kepada kelompok nya serta memberikan peluang pemasaran untuk makin memperkenalkan produk batik Ecoprint nya kepada masyarakat luas.
"Kami berharap Pemerintah Sidoarjo dapat lebih memperdulikan keberadaan kami para pelaku UMKM batik lokal khas Kota Delta. Kami juga sangat berharap penuh Pemkab Sidoarjo bisa menggelorakan gerakan membeli dan menggunakan produk lokal (batik lokal red) Kabupaten Sidoarjo," harapnya.
"Kami juga mengucapkan terimakasih atas perhatian yang diberikan oleh Bambang Haryo bersama tim BHS peduli nya tela memberikan perhatian lebih kepada pengerajin batik dan memberikan bantuan kepada kelompok usaha batik kami," pungkas Dyah.
Apa Reaksi Anda?