Hadiri Sidang Komite Eksekutif GOPAC, BKSAP DPR: Peran Parlemen Harus Lebih Kuat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menghadiri Sidang Komite Eksekutif GOPAC, organisasi parlemen global melawan korupsi atau Global Organisation of Parliamentarians Against Corruption di Kota Tashkent, Uzbekistan pada Rabu (20/12). 

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersamaan dengan penganugerahan penghargaan internasional anti-korupsi sesi ke-7 atau the 7th International Anti-Corruption Excellence Award.

Fadli diundang ke acara tersebut dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden GOPAC dan Presiden Organisasi Parlemen Asia Tenggara anti Korupsi atau Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption atau disingkat SEAPAC.

Bukan kali ini saja, Fadli telah rutin menghadiri acara yang digagas oleh Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani itu sejak tahun 2016. Penganugerahan ini diselenggarakan tiap tahun oleh the Rule of Law and Anti-Corruption Center (ROLACC), sebuah organisasi nirlaba yang konsen terhadap isu anti-korupsi berbasis di Doha, Qatar serta didukung penuh oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan / United Nations Office on Drugs and Crime. Kali ini, penganugerahan tersebut juga bekerjasama dengan Lembaga Anti-Korupsi Republik Uzbekistan.

Dalam kesempatan itu, Fadli Zon lebih dulu menyaksikan langsung peresmian "patung tangan" atau Hand Statue di Pusat Kota Tashkent, Uzbekistan oleh Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani dan Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Patung tersebut merupakan simbol gerakan anti-korupsi global yang saat ini telah dibangun di beberapa kota dunia mulai dari Wina (Austria), Jenewa (Swiss), Tunis (Tunisia), Kigali (Rwanda), Doha (Qatar), dan Putra Jaya (Malaysia).

Fadli kemudian menjadi tamu undangan dalam acara puncak penganugerahan penghargaan anti-korupsi yang dibuka oleh Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Penegakan Hukum Alexandre Zouev, dan Direktur ROLACC dan Presiden GOPAC Ali Bin Fetais Al Marri serta dihadiri oleh ratusan akademisi, pejabat pemerintahan, anggota parlemen, jurnalis, hingga pegiat anti-korupsi dari seluruh dunia.

Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI itu juga menghadiri Sidang Komisi Eksekutif GOPAC dimana ia sendiri merupakan Wakil Ketuanya. Sebagai Presiden GOPAC Chapter ASEAN atau yang dikenal SEAPAC, Fadli menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan selama periode 2022-2023 mulai dari penguatan kapasitas SDM yaitu kursus anti-korupsi bagi staf parlemen bekerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) di London, Inggris, penguatan jejaring regional dan global melalui kehadiran pada Sidang Umum Parlemen ASEAN/ ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 di Jakarta awal Agustus lalu, Sidang Umum parlemen dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-146 dan 147 masing-masing Bahrain dan Angola, hingga Sidang dan Konferensi SEAPAC yang mengangkat tema "Parliamentary Actions on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in Southeast Asia".

Yang terbaru, Fadli Zon juga melaporkan partisipasinya dalam Forum Parlemen atau the 10th Forum of Parliamentarians (FoP) yang menjadi salah satu agenda khusus dari the 10th Conference of the State Parties to UN Convention against Corruption (CoSP UNCAC), konferensi negara pihak dari konvensi PBB melawan korupsi yang diselenggarakan di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada 11-15 Desember 2023. Persiapan Sidang CoSP UNCAC dan FoP berikutnya yang rencananya akan dihelat akhir 2025 mendatang di Doha, Qatar juga turut menjadi topik bahasan Sidang Komite Eksekutif GOPAC tersebut.

“Saya menyerukan pentingnya peran parlemen yang lebih konkret terutama dalam mendukung implementasi dari beragam aturan UNCAC. Peran parlemen tidak hanya meratifikasi, tapi juga menerjemahkan ke dalam berbagai produk legislasi, pengawasan pelaksanaan UNCAC, serta memastikan keberpihakan anggaran untuk mendukung program-program pemberantasan korupsi,” ujar Fadli, Kamis (21/12/23)

Mengingat referensi kebijakan anti-korupsi pada level regional masih kurang seperti yang terjadi di ASEAN, Fadli menilai pentingnya terus memperkuat jaringan antar parlemen dalam memberantas korupsi seperti melalui SEAPAC dan GOPAC. 

Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu juga menyerahkan beberapa inisiatif dan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di ASEAN yang terangkum dalam dokumen SEAPAC Regional Action Plan Proposal 2023-2025 beserta kebutuhan pendanaannya. 

Dokumen proposal tersebut diterima langsung dan disambut positif oleh Ketua GOPAC yaitu Ali Bin Fetais Al Marri dan para Anggota Komisi Eksekutif lainnya.

Sebagai informasi, penghargaan ini diberikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi positif bagi upaya pemberantasan korupsi dalam empat kategori yaitu pendidikan dan penelitian, jurnalisme investigasi dan inovasi, korupsi di bidang olahraga, serta kategori kreativitas dan keterlibatan pemuda. Penerima penghargaan ini telah tersebar di berbagai negara di dunia dan berlatar belakang berbagai profesi mulai dari pejabat pemerintahan, akademisi, praktisi anti-korupsi hingga jurnalis. (*)