Gresik Kejar Target Penurunan Prevalansi Stunting 14,2 Persen

GRESIK - Kabupaten Gresik Jawa Timur terus memperkuat lintas sektoral untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting sebesar 14,2 persen pada 2029.

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan, percepatan penurunan stunting merupakan agenda prioritas yang melinatkan seluruh pemangku kebijakan.

“Penurunan stunting adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak,” kata Wabup saat membuka kegiatan Sinkronisasi Program dan Pendampingan Web Pelaporan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Gresik, Rabu (17/6/2026).

Wabup Alif menjelaskan bahwa berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional berada pada angka 19,8 persen. 

Pemerintah, kata dia menargetkan angka tersebut turun menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

“Prevelansi stunting di Gresik pada tahun 2024 tercatat sebesar 15,2 persen. Angka tersebut menjadi perhatian bersama sekaligus pijakan dalam memperkuat program percepatan penurunan stunting di daerah,” ujarnya.

Menurut Alif arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menempatkan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari transformasi sosial.

“Dalam RPJMD Gresik prevalensi stunting ditargetkan mencapai 14,2 persen pada 2029, selaras dengan target nasional, dan terus ditekan hingga mencapai 14 persen pada tahun 2030,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Gresik Edi Hadisiswoyo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting agar berjalan terpadu.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting, mulai dari tahap analisis situasi, perencanaan, hingga pelaksanaan program.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun integrasi program lintas sektor, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, penguatan layanan bagi kelompok sasaran prioritas, serta kolaborasi yang semakin kuat,” tuturnya. (*)