Gencar Lakukan Razia, Satpol PP Tulungagung Klaim Jumlah PPKS di Jalan Menurun
Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengklaim jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang biasa meminta-meminta di wilayah seputaran kota Tulungagung menurun. ...
TIMESINDONESIA, TULUNGAGUNG – Satpol PP Kabupaten Tulungagung mengklaim jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang biasa meminta-meminta di wilayah seputaran kota Tulungagung menurun.
Menurut Sekretaris Satpol PP Tulungagung, Yulius Rama Isworo, hal tersebut tidak lepas dari gencarnya razia yang dilakukan pihaknya dalam beberapa pekan terakhir. Diluar kegiatan patroli rutin, sejak bulan Ramadan lalu Satpol PP Tulungagung bersama petugas gabungan dari TNI, POLRI, meningkatkan giat razia PPKS.
"Dari beberapa kegiatan pada pekan lalu dan pekan ini bisa kita simpulkan bahwa sudah mulai ada penurunan, karena hasil pekan kemarin itu totalnya ada 18 orang yang terjaring razia, dan untuk pekan ini secara keseluruhan ada 7 orang," kata Sekretaris Satpol PP Tulungagung, Yulius Rama Isworo, Jumat (12/5/2023).
Berdasar pendataan yang dilakukan Satpol PP, para PPKS yang terjaring razia tersebut tidak hanya warga Tulungagung saja melainkan juga berasal dari luar kota diantaranya, Kediri, Jombang, Nganjuk dan kota sekitar Tulungagung. Menurut Yulius, mereka yang terjaring razia pekan ini adalah orang-orang baru dan bukan orang yang terjaring razia pada pekan sebelumnya.
"Cuma ada beberapa dari mereka adalah orang yang dulu pernah terjaring razia," terangnya.
Untuk memberikan efek jera agar para PPKS ini tidak kembali lagi meminta-minta di jalan, Satpol PP meningkatkan ketegasan dalam melakukan penindakan. Yulius menjelaskan, tindakan yang dilakukan pihaknya terhadap para PPKS tersebut mulai dari sekedar imbauan, pendataaan dan pembinaan, koordinasi dengan pihak pemerintah desa mereka, hingga penindakan oleh kepolisian.
"Kita berusaha lebih tegas lagi, tadi kita koordinasi dengan dinsos dan sudah kita telusuri hingga pihak desa. Terus yang kedua, bagi mereka yang membawa kendaraan kita cek kelengkapan surat-suratnya. Untuk hari ini ada satu yang tidak bisa menunjukkan surat kendaraan dan ditangani sama pihak Polres," tutur Yulius.
Menurut Yulius, perilaku PPKS yang meminta-minta di jalan tersebut lebih cenderung pada persoalan mental. Berdasar hasil pemantauannya, mereka yang terjaring razia mayoritas masih usia produktif dibawah 50 tahun dengan kondisi fisik yang sehat. Bahkan ada seorang PPKS dari Blitar yang mengaku melakukan kegiatan mengamen di jalan hanya sekedar untuk hiburan.
"Kalau diprosentasekan mereka yang benar-benar mencari uang dari meminta-minta karena memang tidak bisa melakukan pekerjaan lain itu sekitar 20 persen tidak sampai 30 persen," jelasnya.
Yulius mengungkapkan, salah seorang PPKS yang terjaring razia pada hari Jumat (12/5/2023) adalah seorang disabilitas yang pernah mendapatkan bantuan dari Kementrian Sosial. Beberapa waktu lalu yang bersangkutan menerima bantuan modal dari Kemensos, pelatihan usaha, dan kendaraan untuk menunjang aktifitasnya. Namun ternyata dia masih kembali lagi meminta-minta di jalan.
"Sebenarnya semua itu juga kembali ke kondisi di masyarakat, ketika nanti di jalan mereka (PPKS) itu tidak dikasih (uang) saya yakin besok-besoknya juga tidak akan datang lagi," kata Yulius.
Tidak dipungkiri bahwa ada beberapa pengamen atau peminta-minta dengan perawakan dan penampilan yang terkesan preman, sehingga membuat masyarakat merasa terintimidasi dan takut jika tidak memberi akan menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun menurut Yulius PPKS seperti itu di Tulungagung jumlahnya tidak terlalu banyak.
"Secara umum pengamen-pengamen yang ada itu cenderung biasa saja, ada yang disabilitas, sehingga tidak bisa digeneralisir bahwa semua yang ngamen itu terkesan preman," ungkap Yulius.
Untuk mengurangi tingkat PPKS di jalanan Tulungagung, Yulius mengimbau agar masyarakat lebih selektif dalam bersedekah.
Menurut Yulius daripada diberikan pada pengamen atau peminta-minta di jalan, lebih baik jika ingin bersedekah disalurkan ke tempat-tempat resmi atau tempat ibadah.
"Karena kita tidak bisa menjamin bahwa uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, misal dia pulang dan uang itu digunakan untuk sesuatu yang tidak baik kita juga tidak tahu, tidak ada kontrolnya. Lebih baik kita bersedekah, berbuat baik di tempat yang tepat," pungkas Yulius.(*)
Apa Reaksi Anda?