Gelombang OTT Awal 2026, Jadi Alarm Serius Bagi Pemkab Jombang

JOMBANG Awal tahun 2026 diwarnai serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah di Indonesia. Kasus-kasus tersebut kembali memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penerapan prinsip clean government dan good governance di tingkat pemerintahan daerah.

Gelombang OTT tersebut dimulai pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan Maidi selaku Wali Kota Madiun bersama 14 orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam kasus pemerasan dengan modus imbalan proyek serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang berujung pada dugaan gratifikasi.

Pada hari yang sama, KPK juga melakukan OTT terhadap Sudewo, Bupati Kabupaten Pati, terkait dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 3 Maret 2026, OTT kembali dilakukan terhadap Fadia Arafiq, Bupati Kabupaten Pekalongan. Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan Sekretaris Daerah bersama sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat.

Menariknya, ketiga daerah tersebut sebelumnya dikenal memiliki berbagai prestasi dalam tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik.

Pemerintah Kota Madiun, misalnya, pernah meraih penghargaan Anugerah Pandu Negeri 2024 kategori Gold sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan sangat memuaskan. Penghargaan tersebut diberikan oleh Indonesia Institute for Public Governance.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pati memperoleh Innovative Government Award (IGA) 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas inovasi dalam pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat.

Adapun Kabupaten Pekalongan meraih ADLG Award 2025, penghargaan yang diberikan oleh Asosiasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Se-Indonesia atas komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan transformasi layanan publik melalui teknologi.

Rangkaian prestasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip clean government dan good governance bukanlah jaminan mutlak suatu daerah bebas dari praktik korupsi.

Peneliti hukum dan konsultan lingkungan, Rini Ismiati, menilai berbagai penghargaan yang diraih pemerintah daerah sejatinya dapat menjadi alat pengingat atau tools untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Penerapan clean government dan good governance memang penting sebagai rambu-rambu dalam menjalankan pemerintahan. Namun pada akhirnya semua kembali pada komitmen pribadi dan integritas pemimpin,” ujarnya dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Kamis (5/3/2026).

Rini menambahkan, penghargaan dan inovasi birokrasi harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat serta partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Jombang Dorong Transformasi Birokrasi

Sebagai perbandingan, Pemerintah Kabupaten Jombang di bawah kepemimpinan Warsubi dalam satu tahun terakhir disebut telah meraih sedikitnya 18 penghargaan di berbagai bidang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Capaian tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen terhadap prinsip clean government dan good governance sekaligus menjadi tantangan untuk mempertahankan integritas pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan.

Berbagai program pelayanan publik yang dijalankan juga menunjukkan adanya transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih adaptif, lincah (agile), dan tetap berkarakter.

Namun demikian, menurut Rini, keterlibatan masyarakat tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas pemerintahan daerah.

“Masyarakat perlu diberikan ruang diskusi yang terbuka untuk menyampaikan kritik dan saran. Selain itu, masyarakat juga perlu mengambil peran dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah,” jelasnya.

Partisipasi Publik Jadi Alarm Pengawasan

Optimalisasi peran masyarakat sebagai bagian dari sistem check and balance diyakini dapat menjadi alarm pengingat bagi pemerintah daerah agar tidak terjerumus pada praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan adanya pengawasan publik yang kuat, berbagai kasus seperti yang terjadi di Kota Madiun, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat dihindari.

“Ketika partisipasi masyarakat dimaksimalkan, potensi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan dapat lebih cepat terdeteksi dan dicegah,” pungkasnya. (*)