Gapasdap: Tol ke Banyuwangi Bisa Perparah Macet Ketapang jika Infrastruktur Pelabuhan Tak Dibenahi

BANYUWANGI - Rencana besar tersambungnya Tol Trans Jawa hingga ke Banyuwangi membawa angin segar bagi konektivitas dan ekonomi. Namun, di balik optimisme tersebut, bayang-bayang kemacetan parah di kawasan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk kini mengintai bagai bom waktu yang siap meledak jika tidak diantisipasi sejak dini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kawasan utara Banyuwangi baru saja dihantam kemacetan horor yang mengular hingga belasan kilometer selama beberapa hari terakhir. Biang keroknya tak lain adalah momen libur sekolah yang memicu lonjakan drastis volume kendaraan menuju Bali.

Akibat kejadian tersebut, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menerima banyak keluhan dari masyarakat yang aktivitasnya terganggu. Bahkan, empat warga yang berada dalam kondisi kritis terpaksa harus dirujuk ke Situbondo. 

Keluhan serupa juga datang dari para pelaku usaha wisata serta penyedia jasa angkutan barang, khususnya pengurus Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur.

Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo menyampaikan, bahwa persoalan utama pelabuhanKetapang–Gilimanuk saat ini bukan lagi kekurangan kapal. Melainkan kapasitas infrastruktur pelabuhan yang sudah tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan dan armada kapal.

"Selama bertahun-tahun, setiap kali terjadi antrean kendaraan, solusi yang selalu muncul adalah menambah kapal hingga mendatangkan kapal yang lebih besar, namun pembangunan infrastruktur pelabuhan tidak berkembang," jelasnya, Sabtu (27/6/2026).

Saat ini , lanjut Khoiri, tersedia sekitar 56 kapal yang siap melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk. Akan tetapi kemampuan kapasitas dan jumlah dermaga masih menjadi faktor pembatas sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan jadwal untuk bisa beroprasi memberijan pelayanan. 

"Hal itu mengakibatkan, waktu tunggu kapal meningkat, produktivitas armada menurun, dan antrean kendaraan di darat semakin panjang," tuturnya.

Khoiri juga menyoroti ironi infrastruktur di tanah air. Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, lintasan penyeberangan paling strategis penghubung Pulau Jawa dan Bali ternyata masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Padahal, jalur ini merupakan urat nadi distribusi logistik utama menuju Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Beberapa dermaga yang masih digunakan merupakan dermaga tipe LCM yang sudah tidak lagi ideal untuk melayani kapal motor penumpang (KMP) modern. Di sisi lain, pelabuhan juga belum memiliki breakwater dan kolam pelabuhan yang memadai sehingga operasional kapal sangat dipengaruhi oleh angin, arus, dan gelombang. 

"Hal ini dalam kondisi cuaca yang dinamis, proses sandar menjadi lebih sulit, waktu pelayanan bertambah, dan kapasitas pelabuhan semakin menurun," ungkap Khoiri.

Kekhawatiran Gapasdap semakin besar karena pembangunan jalan tol menuju kawasan Ketapang terus berlangsung. Apabila kapasitas pelabuhan tidak segera ditingkatkan, titik kemacetan diprediksi akan semakin parah. Dampaknya tidak hanya menyasar para pelancong menuju Bali, tetapi juga berpotensi menjadi bom waktu bagi sistem transportasi nasional.

"Risiko tersebut akan semakin besar pada periode Lebaran yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, Natal dan Tahun Baru, libur sekolah, maupun akhir pekan panjang," ungkap Khoiri.

Meski begitu, Gapasdap menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas komitmen nyata dalam membenahi masalah kemacetan menahun di Ketapang. Langkah ini dinilai sebagai wujud kepedulian berkelanjutan Pemprov Jatim terhadap pengembangan pelabuhan penyeberangan di wilayah tersebut.

"Dermaga LCM yang berdiri di atas lahan milik Pemkab Banyuwangi dibangun melalui dukungan Pemprov Jatim. Demikian pula Dermaga MB IV yang juga turut dilakukan pembangunan," ucap Khoiri.

"Sementara Dermaga MB III dan Dermaga Bulusan yang berada di atas lahan milik ASDP juga dibangun dengan dukungan Pemrov Jatim," imbuhnya.

Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah berencana membangun jembatan penghubung yang menghubungkan Dermaga Bulusan dengan Dermaga LCM dan MB IV. Pembangunan dan perluasan ini bertujuan untuk memudahkan akses kendaraan logistik, sehingga tidak perlu lagi keluar masuk melalui jalan nasional. 

"Langkah strategis ini diharapkan dapat mengurai potensi kemacetan di luar area pelabuhan," jelas Khoiri.

Sayangnya, saat ini Dermaga Bulusan tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai dermaga tambahan, karena dua dolphin sandarnya mengalami kerusakan dan 1 dolphin yang kondisinya kurang baik sehingga kapal tidak dapat bersandar dengan aman. Akibatnya, kapasitas cadangan yang sebelumnya diharapkan dapat membantu mengurangi antrean sudah tidak dapat difungsikan secara optimal.

"Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur selama ini belum mampu mengimbangi kebutuhan operasional lintasan yang terus meningkat," papar Khoiri.

DPP Gapasdap telah berulang kali menyampaikan surat, kajian, dan usulan kepada Kementerian Perhubungan. Diantaranya pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas pelabuhan segera dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan hanya beberapa hari menjelang arus mudik. Dibutuhkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang harus dimulai jauh sebelum kebutuhan tersebut menjadi krisis.

"Kami berharap DPR RI memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional," ujar Khoiri.

"Kami juga memohon perhatian Presiden Republik Indonesia agar berkenan memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan sehingga kebijakan nasional tidak lagi hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga pada pembangunan prasarana yang menjadi tanggung jawab negara," tambahnya.

Ketapang–Gilimanuk bukan hanya urat nadi transportasi Jawa–Bali tetapi juga gerbang utama distribusi logistik menuju Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kelancaran lintasan ini menentukan kelancaran rantai pasok, stabilitas harga barang, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas jutaan masyarakat Indonesia.

Jangan sampai Indonesia kembali menghadapi kemacetan yang sama setiap tahun hanya karena kita terlambat membangun infrastruktur yang sesungguhnya sudah lama dibutuhkan. (*)

Pewarta : Anggara Cahya

Editor :