Evaluasi Kinerja Pj Gubernur PBD, Komisi II DPR RI Bakal Kunjungi DOB Papua

TIMESINDONESIA, PAPUA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan pengecekan langsung di lapangan dan bertemu dengan para Penjabat (Pj) di Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal ini sebagai respons terhadap aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah warga di Kota Sorong, yang meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Muhammad Musa'ad.

Junimart menjelaskan, "Kami telah mengingatkan Kemendagri agar membuat jadwal evaluasi Pj gubernur setiap tiga bulan atau paling lama enam bulan." Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyatakan bahwa Pj Gubernur seharusnya ditunjuk melalui proses seleksi yang ketat. Dengan adanya protes ini, Junimart akan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat setempat secara langsung.

Lebih lanjut, Junimart menyatakan, "Pj-Pj ini harus dipilih melalui proses seleksi yang matang, tanpa mempertimbangkan unsur kedaerahan. Khusus untuk Papua, kita harus memprioritaskan partisipasi Orang Asli Papua (OAP), sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Kita memberi kesempatan kepada mereka untuk berkontribusi, tetapi hal itu harus dilakukan ketika mereka sudah mampu atau siap."

Junimart mengatakan bahwa kunjungannya ke DOB akan segera dilaksanakan untuk mendengarkan langsung penjelasan dari masyarakat dan Pj Gubernur Papua Barat Daya. "Dalam waktu dekat, kami akan pergi ke Papua, ke DOB yang baru ini, untuk mendengarkan langsung suara rakyat dan bertemu dengan Pj-nya. Ini adalah inisiatif dari Kemendagri. Sebagai mitra, Komisi II DPR wajib ikut serta dalam kunjungan tersebut. Kami akan melihat fakta di Papua selama lima hari. Jika tidak salah, kunjungan akan dilakukan pada Rabu depan," tambahnya.

DPR RI akan melakukan kunjungan ini sebagai bagian dari upaya untuk memahami situasi di lapangan dan mengevaluasi kinerja para Pj di DOB. Hal ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam memperhatikan aspirasi masyarakat serta memastikan pemerintahan di daerah berjalan dengan baik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. (*)