Empat Kabupaten se-Sumba Hadir Rakornas Pencegahan Korupsi

TIMESINDONESIA, SUMBA TIMUR – Ada empat Kabupaten se-Sumba menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) akselerasi pencegahan korupsi yang diselenggarakan Tim Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan itu diadakan di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi Waingapu, Kabupaten Sumba Timur yang dihadiri oleh para Bupati dan Wakil Bupati sedaratan Sumba, Forkopimda, Ketua DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), KPP Pratama serta Kantah ATR/BPN Sumba Timur. 

Bupati Sumba Timur Khristofel Praing Rabu (12/7/2023) mengatakan, Rakornas akselerasi pencegahan korupsi yang dilakukan Tim Direktorat koordinasi supervisi wilayah V KPK bersama para Bupati sedaratan Sumba dalam rangka akselerasi pencegahan korupsi di empat Kabupaten di Pulau Sumba.   

“Jadi kegiatan ini kita sudah laksanakan pada Selasa 11 Juli 2023  di Kabupaten Sumba Timur dengan Tim Direktorat koordinasi supervisi wilayah V KPK bersama para Bupati se-Sumba,” kata Khristofel.   

Menurutnya, Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen bersama antara KPK dengan Pemerintah Daerah dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi khususnya di empat Kabupaten se-Sumba.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Rakornas ini merupakan pembinaan yang bersifat umum yang meliputi pembinaan urusan pemerintahan keseimbangan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerjasama daerah dan DPRD serta bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tentu upaya pencegahan korupsi ini tidak hanya kerja KPK sendirian namun pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam mencegah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu bagi saya instansi badan pengawasan atau Inspektorat merupakan aparat internal pemerintah harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola,” tandasnya.

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menyampaikan, kehadiran tim sebagai bentuk pendampingan KPK di empat Kabupaten se-Sumba wilayah Pulau Sumba namun kegiatan serupa juga dilaksanakan bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Inti dari kegiatan ini atau monitoring adalah bagaimana agar pemerintahan di daerah dalam melaksanakan tugasnya harus transparan, akuntabel dan bebas korupsi,” paparnya.  

Sebelumnya tambah dia, KPK mendorong upaya perbaikan tata kelola Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumba ini berbasis penilaian integritas yang merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan pemerintah daerah.

“Saya sampaikan kepada seluruh jajaran dan perangkat daerah bahwa tim KPK hadir untuk membantu kita memberikan petunjuk arahan bagaimana melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku ASN maka diharapkan kehadiran tim KPK membantu mewujudkan tata kelola yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab serta anti korupsi,” terang Dian (*)