Dua Mantan Pemimpin Balkan Kecam Serangan AS-Israel ke Iran

JAKARTA Dua mantan pemimpin Balkan, mantan Presiden Serbia Boris Tadic dan mantan Presiden Kroasia Ivo Josipovic, melontarkan kecaman keras terhadap eskalasi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran. Keduanya menilai konflik tersebut memperparah krisis global setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela Forum Baku Global di Azerbaijan yang berakhir Sabtu (14/03/2026). Forum tersebut menyoroti urgensi pengaturan ulang sistem internasional guna menghindari konsekuensi bencana diplomatik.

"Serangan terhadap Iran memicu krisis baru pasca-Ukraina yang melibatkan kekuatan besar. Saat ini, Rusia dan Amerika Serikat bisa saling mengkritik karena merusak hukum internasional. Hal ini dapat menyebabkan masalah besar bagi seluruh negara di kawasan, termasuk Azerbaijan," tegas Boris Tadic kepada Euronews.

Tadic, yang pernah memimpin oposisi demokratis melawan rezim Milosevic, juga mengkritik sejarah intervensi AS, termasuk pemboman Serbia tahun 1999 tanpa resolusi PBB. Ia menegaskan bahwa upaya menaklukkan wilayah negara berdaulat atau membunuh pemimpin negara anggota PBB adalah sebuah bencana.

"Gedung Putih dan Presiden Donald Trump telah gagal meremehkan Iran. Konflik ini tidak mungkin diselesaikan dalam hitungan minggu. Kita harus kembali ke hukum internasional dan meningkatkan otoritas PBB serta lembaga multilateral," tambahnya.

Kekhawatiran Perang Dunia Ketiga

Senada dengan Tadic, Ivo Josipovic yang membawa Kroasia masuk Uni Eropa pada 2013, mengkhawatirkan terjadinya spiral penurunan global. Ia menyoroti ancaman terhadap pasokan energi (minyak), krisis pangan, hingga krisis kemanusiaan akibat gelombang pengungsi perang.

"Perang jenis ini cenderung memicu konflik baru, terutama ketika negara adidaya seperti Rusia dan Tiongkok memiliki ketertarikan pada perkembangan situasi tersebut. Saya sangat khawatir skenario terburuknya adalah perang dunia," ujar Josipovic.

Ketegangan di Selat Hormuz

Memasuki hari ke-15 agresi, Presiden AS Donald Trump mengklaim "banyak negara" akan mengirim kapal perang untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz bagi lalu lintas maritim. Jalur air strategis ini merupakan jalur bagi seperlima pasokan minyak mentah dan LNG dunia.

Sebagai respons, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyerukan negara-negara tetangga untuk mengusir "agresor asing". Araghchi mengancam akan menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika di kawasan tersebut jika infrastruktur minyak dan energi Iran diserang.

Ancaman pembalasan ini muncul setelah militer AS menyerang Pulau Kharg pada Jumat lalu, yang merupakan pusat ekspor utama minyak Iran. Berdasarkan pantauan di Khor Fakkan pada 11 Maret 2026, sejumlah kapal tanker dan kargo dilaporkan tertahan di sekitar Selat Hormuz akibat penutupan jalur oleh Iran.

Respons Militer Iran

Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya mengungkapkan bahwa Iran berencana menargetkan lokasi peluncuran rudal AS yang berada di beberapa kota di Uni Emirat Arab (UEA). Teheran menilai hal tersebut sebagai hak sah untuk mempertahankan kedaulatan setelah pasukan AS meluncurkan serangan ke Pulau Abu Musa dan Pulau Kharg dari fasilitas di UEA.

Iran juga mengimbau warga sipil di sekitar pusat militer AS di UEA untuk segera melakukan evakuasi guna menghindari potensi bahaya.

Situasi ini merupakan kelanjutan dari serangan skala besar yang diluncurkan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, bersama sejumlah komandan militer senior. Angkatan Bersenjata Iran merespons dengan meluncurkan gelombang rudal dan drone ke posisi AS dan Israel di pangkalan regional. (*)