DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2024

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2024, Kamis (9/11/2023).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara diikuti anggota dewan dari lintas fraksi. Selain itu, Wakil Bupati (Wabup) H.Sugirah, Sekretaris Daerah, Mujiono, Asisten Bupati, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas melalui Wabup Sugirah saat membacakan nota keuangan APBD tahun 2024 menyampaikan, penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat, arah perkembangan dari sisi pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, sekaligus  memperhatikan kondisi makro ekonomi dan upaya pencapaian  sasaran-sasaran Pembangunan Daerah di tahun 2024.

 ”Tema pembangunan tahun 2024 yakni, Menguatkan Ketahanan Ekonomi dengan Menjaga Stabilitas Sosial dan Infrastruktur Terintegrasi melalui kalaborasi Inovasi dan transformasi,” katanya.

Sugirah menjelaskan, Proyeksi indikator makro Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dikalkulasi dengan cermat sehingga Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan pada kisaran 4,81 persen, Persentase Penduduk Miskin pada kisaran 7,32 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar 4,68 persen. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia pada kisaran 71,75. Dan Rasio Gini diproyeksikan 0,31.

“Kinerja positif tersebut, merupakan dampak multiplier effect dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,” urainya

Pendapatan Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Karena itu, Eksekutif berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Peningkatan pendapatan daerah adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan. Pendapatan Daerah  pada Tahun  Anggaran  2024 direncanakan sebesar Rp2,495 triliun.

“Pendapatan Asli daerah direncanakan sebesar Rp605 miliar, Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1,839 triliun dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp51,2 miliar,“ ungkapnya.

Selanjutnya komposisi Belanja daerah tahun 2023 dalam RAPBD Tahun 2024 sebesar Rp2,520 triliun. Pada sisi belanja, permasalahan utama yang timbul  adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga dalam penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara  selektif sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara. 

Kebijakan Umum Belanja Daerah  pada  Tahun Anggaran 2024 diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang difokuskan antara lain untuk pemulihan ekonomi, peningkatan efisiensi, penyediaan alokasi untuk tahapan pilkada serentak 2024 dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah.

”Kesemuanya ini dilakukan agar pembangunan di segala  bidang,  baik  yang telah, sedang dan akan dilaksanakan berjalan secara terprogram dan berkesinambungan yang pada akhirnya untuk peningkatan  kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” ujar Sugirah. 

Sedangkan untuk komposisi pembiayaan daerah tahun 2024, penerimaan pembiayaan daerah direncakan sebesar Rp25 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan nihil. 

“Saya berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mengaku, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, pihaknya bersama anggota dewan lainnya akan melakukan pembahasan hal ini lebih dalam. (*)