DPR RI Gelar Rapat Tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk Bahas Anggaran

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan rapat kerja tertutup dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) untuk membahas anggaran kementerian tersebut.

Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. Dalam kesempatan tersebut, Meutya mengusulkan agar rapat anggaran dengan Kementerian Pertahanan dilakukan secara tertutup.

Rapat kerja ini dijadwalkan untuk membahas realisasi dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, serta membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan dan TNI untuk tahun 2024.

Meutya menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, tidak dapat hadir dalam rapat kerja tersebut karena memiliki agenda khusus pada saat bersamaan. Sebagai gantinya, Wakil Menteri Pertahanan, M. Herindra, hadir mewakili.

Selain itu, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, juga berhalangan hadir karena sedang mempersiapkan diri sebagai tuan rumah dan menjamu pertemuan ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) Ke-20 yang akan berlangsung pada tanggal 6-8 Juni di Bali.

Meutya juga menjelaskan bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, tidak dapat hadir dalam rapat kerja tersebut karena tengah mengikuti kegiatan di Jepang. Kasau diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau), Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman.

Dalam rapat kerja tersebut, hadir langsung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Muhammad Ali.

Wakil Menteri Pertahanan, M. Herindra, menyampaikan bahwa Kemhan mengajukan anggaran sebesar Rp350 triliun pada pagu indikatif tahun anggaran 2024.

"Yang dibahas hari ini adalah anggaran yang akan kami terima pada tahun 2024, khususnya untuk Kemhan dan TNI. Kami mengajukan rencana kebutuhan sebesar Rp350 triliun," ujar Herindra.

Dia menjelaskan bahwa meskipun pagu indikatif yang diberikan kepada Kemhan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp123 triliun, namun anggaran tersebut akan dibagi untuk Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Menurut Herindra, realisasi penyerapan anggaran Kemhan selama ini telah mencapai 90 persen.

"Penyerapan anggaran kami telah cukup baik, mencapai di atas 90 persen," ungkapnya.

Oleh karena itu, Herindra menegaskan bahwa Kemhan akan terus berupaya melakukan kekuatan pokok minimum (MEF) untuk mempercepat proses modernisasi alat utama sistem pertahanan Indonesia. Hal ini dikarenakan pagu anggaran yang diterima Kemhan dinilai masih jauh dari anggaran yang diajukan.(*)