Dorong Pengembangan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Fokus Optimalisasi IKM

TIMESINDONESIA, MALANG – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang terus mendorong penerapan atau implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) secara optimal. Ini dilakukan, untuk mendongkrak kinerja mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Malang. 

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan, Suwadji mengungkapkan, fokus pengembangan pendidikan dilakukan melalui optimalisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), dengan memfasilitasi dan mendorong lembaga satuan pendidikan atau sekolah di Kabupaten Malang. 

"Iya, kami terus melakukan optimalisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), sebagaimana juga diinstruksikan Kemenristek dikti. Diantaranya, mendorong dan memfasilitasi sekolah untuk IKM, dalam hal Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi," terang Suwadji, Rabu (29/11/2023). 

Hal ini, menurutnya juga dilakukan melalui kegiatan pembinaan keliling ke semua kecamatan, yang juga dibantu PGRI Kabupaten Malang dan Korwil Pendidikan di kecamatan-kecamatan. 

Atas upaya dan inisiatif ini pula, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mendapatkan penghargaan dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kemenristekdikti, yang diserahkan 24 November 2023 lalu. 

Suwadji menjelaskan, karakteristik utama dari Kurikulum Merdeka antara lain, pembelajaran fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Juga, dengan memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar yang tepat. 

Ditambahkan, dalam Kurikulum Merdeka, waktu pembelajaran lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter anak, melalui belajar kelompok terkait konteks nyata dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Sejauh ini, kata Suwadji, sejumlah 44 sekolah di Kabupaten Malang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak oleh Kemendikbud ristek tahun ini. Rinciannya, 32 lembaga sekolah jenjang SD, dan sisanya, 12 sekolah jenjang SMP. 

"Semua sekolah di Kabupaten Malang pada dasarnya mengajukan diri sebagai Sekolah Penggerak. Namun, dari hasil assessmen yang ditetapkan baru sejumlah tersebut. Dalam tiga tahun, nantinya progress (perkembangan) Sekolah Penggerak akan dilihat dan dievaluasi," jelasnya. 

Sekolah Penggerak sendiri, menurutnya akan mendapatkan intervensi saling terkait, baik dari Kemendikbud ristek maupun Pemkab Malang melalui Dinas Pendidikan. 

Yakni, pendampingan konsultatif, intervensi sumberdaya manusia satuan pendidikan, pembelajaran dengan paradigma baru, serta digitalisasi sekolah. 

"Paradigma pembelajaran baru juga ditekankan, yakni berorientasi pada kompetensi diri dan pengembangan karakter. Dalam Kurikulum Merdeka, terjadi Merdeka Mengajar dan Belajar, yang arah intinya pada pengembangan kompetensi dan kemandirian peserta didik," urai Suwadji. 

Ia berharap, akan terjadi peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan melalui program Sekolah Penggerak ini. (*)