Ditanya Stok Batu Bara, PLN Tak Berkomentar di Tengah Byar-Pet Kalsel-Kalteng

PALANGKARAYA - PT PLN (Persero) UP3 Palangka Raya, merespons aksi unjuk rasa warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap (GPG) terkait pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Selasa (28/7/2026). Namun, satu pertanyaan soal stok batu bara tidak mendapat jawaban.
‎
‎"Kalau untuk stok batu bara, kami mohon maaf tidak bisa berkomentar lebih lanjut," ujar Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Palangka Raya, Gian Wijaya, usai aksi unjuk rasa. 

‎Gian menyebut, pemadaman yang dilakukan PLN bersifat terkendali dan sudah melalui perhitungan, bukan tanpa aturan.
‎
‎"Kami menerapkan sistem manajemen beban atau pengaturan beban secara terbatas dan terukur," katanya.
‎
‎‎Gian menjelaskan, pemadaman terjadi akibat gangguan di tiga pembangkit besar yang tergabung dalam sistem interkoneksi Kalimantan. Gangguan bermula pada 20-22 Juli di PLTU Asam-Asam dan satu pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP).
‎
‎"Gangguannya di satu, PLTU di Asam-Asam, dan dua di pembangkit listrik IPP milik swasta. Dan itu dayanya cukup besar," katanya kepada wartawan.
‎
‎Ia merinci, kerusakan terjadi pada generator di satu pembangkit, dan kebocoran water boiler di pembangkit lain.
‎
‎"Proses pendinginan di boiler ini tidak bisa serta-merta satu hari, dua hari selesai," ujarnya.
‎
‎Karena tiga pembangkit itu berada dalam satu sistem interkoneksi yang saling terhubung, kerusakan yang terjadi hampir bersamaan membuat pasokan daya tidak mencukupi kebutuhan beban masyarakat.
‎
‎"Daya mampu pasok yang dihasilkan tidak mampu mengimbangi beban yang dibutuhkan masyarakat," kata Gian.
‎
‎
‎Gian mengatakan, perbaikan pembangkit yang paling dekat ditargetkan rampung akhir Juli, sementara pemulihan ketiga pembangkit secara keseluruhan diperkirakan tuntas minggu kedua Agustus.
‎
‎"Untuk yang paling dekat, insyaallah di akhir bulan. Kemungkinan untuk tiga pembangkit tadi sekitar minggu kedua bulan Agustus," katanya.
‎
‎Ia menambahkan, durasi pemadaman saat ini berkisar 3-4 jam, namun bisa lebih lama saat beban puncak pukul 17.00-22.00.
‎
‎"Ketika kita sudah masuk di atas 4 jam, ini mohon maaf karena bebannya lebih tinggi daripada biasa," ujarnya.
‎

‎Menjawab tuntutan kompensasi dari warga terdampak akibat byarpet yang terjadi, Gian menyebut PLN mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.

‎"Perihal kompensasi sudah diatur di Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Kami sebagai perusahaan akan mengacu ke aturan tersebut, dengan evaluasi dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan," katanya.
‎
‎
‎Terkait tuntutan mengenai kehadiran General Manager (GM) PT. PLN (Persero) UID Kalselteng yang disampaikan warga dalam aksi tersebut, Gian menjelaskan Manager Unit Induk Distribusi (UID) yang berkedudukan di Banjarbaru. Namun, ia memastikan seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke pimpinan.
‎
‎"Untuk Pak GM ini berkedudukan di Banjarbaru. Tentunya aspirasi dari teman-teman yang sudah hadir hari ini akan kita sampaikan sampai ke Pak GM, dan kita tetap menunggu arahan dari beliau," jelasnya.
‎
‎Ia menambahkan, jajaran PLN mulai dari GM hingga manajer akan memberikan pernyataan yang sama terkait persoalan ini, dan pihaknya tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan menjelang rencana aksi lanjutan warga.
‎
‎Sementara itu, pertanyaan soal stok batu bara dan kepastian kehadiran GM dalam aksi lanjutan besok, tetap menggantung tanpa jawaban. (*)
‎