Didemo Mahasiswa Saat Dies Natalis UNMA Majalengka, Bupati Ancam Ambil Alih

MAJALENGKA - Peringatan Dies Natalis ke-20 Universitas Majalengka (UNMA Majalengka) diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyoroti polemik statuta baru tahun 2026, Sabtu (18/4/2026).

Aksi tersebut digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama perwakilan sejumlah fakultas, antara lain Fakultas Agama Islam (FAI), Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Fakultas Pertanian (Faperta).

Dalam momentum perayaan akademik tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kebijakan yayasan terkait penyusunan statuta baru yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum.

Mahasiswa menilai statuta 2026 diduga memiliki cacat prosedural karena tidak melalui tahapan uji publik dan pembahasan di tingkat senat universitas. Padahal, tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyusunan statuta sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami mempertanyakan keabsahan statuta terbaru ini karena tidak melalui mekanisme yang semestinya, seperti uji publik dan rapat senat,” ujar Ketua BEM UNMA, Nendi Nurdiana.

Selain itu, mahasiswa menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak agar statuta 2026 direvisi sesuai prosedur yang berlaku. Kedua, meminta yayasan mengembalikan statuta tahun 2022 sebagai aturan yang digunakan dalam tata kelola universitas.

Di tengah dinamika tersebut, Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menyampaikan apresiasi atas perjalanan UNMA yang memasuki usia 20 tahun. Ia menilai momen tersebut sebagai waktu yang tepat untuk introspeksi dan pembenahan.

“Usia 20 tahun ini adalah momentum untuk muhasabah, introspeksi, sekaligus inovasi dan solusi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti persoalan internal yang mencuat ke publik dan mengingatkan seluruh elemen kampus untuk mengedepankan kebersamaan.

“Jangan mengedepankan ego sektoral. Kedepankan kebersamaan dan kekompakan untuk kemajuan UNMA,” tegasnya.

Lebih lanjut, Eman menekankan pentingnya semangat “Langkung SAE” sebagai dorongan untuk terus melakukan perbaikan. Ia mengingatkan agar konflik internal tidak menghambat kemajuan institusi.

Ia juga menyampaikan peringatan bahwa pemerintah daerah dapat mengambil langkah jika persoalan tidak segera diselesaikan.

“Jika permasalahan ini tidak segera dibereskan, maka saya akan mengambil langkah,” pungkasnya.

Situasi ini menjadi perhatian publik, mengingat UNMA sebagai salah satu perguruan tinggi di Majalengka diharapkan mampu menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.(*)