Debat Terbuka Soal Anggaran Jalan di Cianjur, Antara Teknis Konstruksi dan Transparansi

CIANJUR - Diskusi mengenai efektivitas anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Cianjur sebesar Rp76 miliar memasuki babak baru dengan adanya adu argumen antara pengamat kebijakan publik dan pihak dinas terkait. 

Direktur Poslogis, Asep Toha, kembali melontarkan kritik tajam terhadap penjelasan teknis yang disampaikan pihak pemerintah daerah. 

Dalam hal ini Asto sapaan akrabnya menilai pernyataan bahwa biaya jalan tidak bisa dibandingkan karena banyaknya variabel merupakan argumen yang menyesatkan. 

Menurutnya, meski ada perbedaan teknis seperti lebar, tebal, dan mutu beton, sistem anggaran sudah memiliki instrumen analisis harga satuan dan standar biaya untuk menguji kewajaran nilai proyek tersebut.

Persoalan utama yang disorot Asep bukanlah pada ketidakmampuan untuk membandingkan, melainkan pada ketidakterbukaan data untuk dilakukan perbandingan secara objektif oleh publik. 

"Bahwa kompleksitas teknis seharusnya dijelaskan sebagai data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dijadikan tameng untuk menghindari evaluasi," ujarnya dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Kamis (16/4/2026).

Asep juga mengkritisi metodologi pelaporan anggaran di mana dana sebesar Rp76 miliar digabungkan antara jalan desa dan kabupaten, namun output yang ditampilkan hanya jalan kabupaten sepanjang 29 kilometer sehingga menimbulkan bias dalam penilaian efisiensi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, tetap pada pendiriannya bahwa biaya konstruksi bersifat sangat dinamis dan bergantung pada kondisi riil di lapangan. 

Lebih lanjut Eri menekankan bahwa fondasi jalan, tingkat kerusakan eksisting, hingga letak geografis sumber material sangat menentukan nilai kontrak sebuah proyek. 

Ia menjelaskan bahwa perbandingan anggaran harus dilakukan pada variabel yang identik agar tidak terjadi kekeliruan dalam menarik kesimpulan mengenai mahal atau murahnya sebuah pembangunan jalan beton di wilayah tertentu.

Namun, argumen Eri yang menyebut pembangunan jalan desa sebagai bagian dari sunnah atau bantuan tambahan mendapat respons keras dari Asep Toha. 

Asep menilai diksi tersebut cenderung mereduksi esensi kebijakan publik menjadi sekadar aspek pilihan, padahal setiap rupiah yang dikeluarkan adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan hasilnya. 

Ia menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, yang diuji oleh masyarakat adalah ketepatan angka dan realisasi di lapangan, bukan sekadar alasan-alasan teknis yang disampaikan ke media.

Sebagai penutup, Asep menantang pemerintah daerah untuk membuka rincian anggaran tersebut secara transparan ke ruang publik jika memang penggunaannya sudah dianggap tepat dan efisien. 

"Hal ini tentunya dipandang sangat krusial agar tidak ada lagi tanda tanya mengenai selisih potensi jalan yang tidak terbangun," ungkapnya menambahkan.

Transparansi data menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa anggaran jumbo sebesar Rp76 miliar tersebut benar-benar memberikan dampak maksimal bagi aksesibilitas transportasi warga di seluruh pelosok Kabupaten Cianjur. (*)