China Sambut Putusan MA AS yang Batalkan Tarif Trump: "Sinyal Menggembirakan bagi Dunia"

JAKARTA China menyebut putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan tarif Presiden Donald Trump inkonstitusional sebagai sinyal yang menggembirakan bagi dunia di tengah saling balas bea masuk bilateral yang berkepanjangan. Pernyataan ini dimuat dalam Global Times, tabloid yang berafiliasi dengan Partai Komunis China, Sabtu (21/2/2026).

Global Times mengutip seorang pakar yang menyatakan putusan itu. "Secara mendasar dan tidak dapat dibatalkan, telah membuat tarif timbal balik Trump menjadi tidak sah." Namun, pakar tersebut memperingatkan bahwa persoalan tarif Trump akan tetap kompleks dan kecil kemungkinan terselesaikan dalam jangka pendek karena pemerintah AS berupaya melanjutkan langkah-langkah tarif dengan cara apa pun yang dapat ditemukan.

Mahkamah Agung AS pada Jumat (20/2/2026) memutuskan bahwa Trump melampaui kewenangannya saat menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif impor besar-besaran. Dalam suara putusan hakim (6 berbanding 3), mahkamah menegaskan bahwa kewenangan pemungutan pajak berada di tangan Kongres, bukan presiden.

Menanggapi putusan itu, Trump menandatangani perintah pada hari yang sama untuk memberlakukan tarif global baru sebesar 10 persen yang akan berlaku selama 150 hari mulai 24 Februari 2026.

Gedung Putih menyatakan bahwa mitra AS yang telah mencapai kesepakatan tarif dengan Trump kini menghadapi bea masuk impor sebesar 10 persen, kecuali Kanada dan Meksiko karena terlindungi pakta perdagangan Amerika Utara.

Korsel Gelar Rapat Darurat

Sementara itu, kantor kepresidenan Korea Selatan (Korsel) menggelar rapat darurat sebagai respons atas putusan tersebut. Negara itu akan memantau secara saksama usulan tambahan bea 10 persen itu.

"Ketidakpastian dalam lingkungan perdagangan telah meningkat," kata juru bicara kantor kepresidenan Korsel. Ia menambahkan bahwa Korsel akan melanjutkan konsultasi dengan AS guna memastikan ketentuan ekspor dalam kesepakatan tarif AS-Korsel tidak tergerus.

Menteri Perindustrian Korsel Kim Jung-kwan mengadakan pertemuan darurat pada Sabtu untuk menilai keputusan tersebut.

Sementara, Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi menyatakan bahwa putusan itu membatalkan tarif timbal balik 15 persen yang saat ini diterapkan pada barang-barang Korea. "Meskipun putusan ini meningkatkan ketidakpastian atas ekspor ke AS, kerangka keseluruhan kondisi ekspor yang diamankan berdasarkan perjanjian tarif Korea-AS akan tetap utuh," kata Kim, berjanji akan merespons secara penuh untuk melindungi kepentingan nasional dan perusahaan Korea.

Sikap Negara Lain

Jepang menyatakan akan mempelajari putusan ini dan tanggapan pemerintahan Trump dengan hati-hati, dan akan merespons secara tepat.

Di Taiwan, pemerintah mengatakan akan memantau situasi dengan cermat, mencatat bahwa pemerintah AS belum menentukan cara penuh melaksanakan kesepakatan perdagangannya dengan banyak negara.

Sementara itu, seorang pejabat keuangan senior di Hong Kong yang dikuasai China menyebut situasi AS sebagai kekacauan. Christopher Hui, sekretaris layanan keuangan dan perbendaharaan Hong Kong, mengatakan tarif baru Trump justru menekankan keunggulan perdagangan unik Hong Kong. "Ini menunjukkan stabilitas kebijakan Hong Kong dan kepastian kami…ini menunjukkan kepada investor global pentingnya prediktabilitas," kata Hui.

Thailand menilai putusan ini mungkin justru menguntungkan ekspor negaranya karena ketidakpastian mendorong praktik pengiriman barang lebih cepat ke AS karena khawatir tarif akan lebih tinggi.

Negara-negara lain yang terdampak perubahan kebijakan tarif Trump juga mengambil sikap hati-hati sambil menilai potensi dampaknya. Putusan Mahkamah Agung memang membuka celah bagi deeskalasi, namun respons Gedung Putih menunjukkan bahwa perang tarif belum benar-benar usai(*)