China Larang Ekspor Barang Dwiguna ke Industri Pertahanan Jepang

JAKARTA Pemerintah China secara resmi melarang ekspor barang dwiguna (dual-use) ke 20 entitas yang terkait dengan sektor pertahanan Jepang pada Selasa. Langkah ini memicu protes keras dari Tokyo dan memperdalam perselisihan diplomatik yang dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengenai situasi darurat di Taiwan.

Kementerian Perdagangan China memasukkan sejumlah raksasa industri seperti anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dan Kawasaki Heavy Industries Ltd. ke dalam daftar hitam. Beijing mengeklaim perusahaan-perusahaan tersebut "terlibat dalam meningkatkan kemampuan militer Jepang."

Dalam pengumuman resminya, kementerian tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan terkait yang sedang berlangsung saat ini harus "segera dihentikan." Selain itu, organisasi maupun individu di luar negeri dilarang mengekspor barang dwiguna asal China ke 20 entitas tersebut.

Dampak pada Rantai Pasok Teknologi

Barang dwiguna merupakan produk yang dapat diaplikasikan untuk keperluan sipil maupun militer. Larangan ini mencakup unsur tanah jarang (rare earth) yang sangat krusial dalam pembuatan produk teknologi tinggi, mulai dari kendaraan listrik hingga sistem persenjataan canggih. China saat ini masih mendominasi pasokan global mineral strategis tersebut.

Selain daftar larangan, Beijing juga merilis daftar pantauan ekspor baru yang mencakup perusahaan besar seperti Subaru Corp., TDK Corp., dan Hino Motors Ltd. Kementerian menyatakan bahwa pengguna akhir dan tujuan penggunaan barang dwiguna yang dikirim kepada mereka tidak dapat diverifikasi, sehingga penyaringan ekspor akan diperketat.

Sasar Lembaga Pendidikan dan Antariksa

Daftar hitam ini tidak hanya menyasar sektor swasta. Akademi Pertahanan Nasional Jepang dan Badan Eksplorasi Ruang Angkasa Jepang (JAXA) turut masuk dalam daftar larangan. Sementara itu, Institut Sains Tokyo kini berada di bawah pengawasan daftar pantauan.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pengetatan ekspor pada 6 Januari lalu. Beijing berdalih tindakan ini bertujuan mengerem ambisi nuklir dan upaya "remiliterisasi" Jepang. Pihak kementerian membela kebijakan tersebut sebagai langkah yang "sepenuhnya dibenarkan, masuk akal, dan sah."

Meskipun demikian, China mencoba meredam kekhawatiran pelaku usaha secara umum dengan menyebut bahwa hanya segelintir entitas yang menjadi sasaran, sehingga pertukaran ekonomi normal tidak akan terganggu.

"Entitas Jepang yang bertindak dengan itikad baik dan mematuhi hukum sama sekali tidak perlu khawatir," tulis pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China.

Pemicu Diplomatik: Isu Taiwan

Ketegangan ini berakar dari pernyataan PM Sanae Takaichi di parlemen pada November lalu. Tokoh beraliran garis keras tersebut mengisyaratkan bahwa serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons langsung dari pasukan pertahanan Jepang.

Beijing merespons pernyataan tersebut dengan tekanan ekonomi yang masif. China sangat mewaspadai kebijakan Takaichi yang dinilai dapat mempercepat amandemen Konstitusi pasifis Jepang pascaperang serta memperkuat kapabilitas pertahanan Negeri Sakura secara signifikan. (*)