Buruknya Komunikasi SPPG dan Mitra Disebut Pemicu Masalah Program MBG di Malang

MALANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengungkapkan bahwa buruknya komunikasi antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan yayasan atau mitra pemilik dapur menjadi salah satu penyebab munculnya persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, yang juga Sekretaris Satgas percepatan MBG Kabupaten Malang tidak menampik adanya keluhan dari para penerima manfaat, khususnya selama Ramadan 2026. Beberapa keluhan yang mencuat antara lain roti yang dinilai kurang layak konsumsi, buah yang belum matang, hingga kualitas bahan pangan yang tidak sesuai harapan.

“Memang ada keluhan. Setelah kami lakukan pendalaman, masalahnya kebanyakan muncul karena komunikasi antara SPPG dengan mitra atau yayasan pemilik dapur kurang berjalan baik,” ujar Mahila.

Menurutnya, persoalan bukan semata pada teknis distribusi, melainkan pada mekanisme pengadaan bahan pangan dari supplier yang umumnya dikelola oleh yayasan pemilik dapur.

“Masalahnya ada di komunikasi antara SPPG dengan mitra. Jadi tidak ada keberanian dari Kepala SPPG untuk menolak supplier ketika barang yang datang tidak sesuai,” tegasnya.

Mahila menjelaskan, dalam praktiknya sistem penerimaan supplier yang masuk ke SPPG sebagian besar ditangani oleh yayasan pemilik dapur. Kepala SPPG pada akhirnya hanya menjalankan sistem yang sudah ditetapkan.

Kondisi tersebut kerap memunculkan persoalan ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan dalam program MBG. Namun, Kepala SPPG disebut tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menyampaikan protes kepada pihak yayasan.

Sebagai langkah perbaikan, Pemkab Malang mendorong setiap SPPG memiliki perjanjian yang jelas dengan para supplier. Perjanjian tersebut harus memuat komitmen penggantian barang jika kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

“Saya sampaikan harus ada komitmen bahwa supplier itu mau mengganti apabila barangnya tidak sesuai dengan spek yang diinginkan,” pungkas Mahila.

Pemerintah Kabupaten Malang berharap perbaikan sistem komunikasi dan penguatan komitmen supplier dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan optimal oleh para siswa penerima. (*)