Buka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama JKN KIS, Begini Kata Sekda Maluku

TIMESINDONESIA, AMBON – Sekda Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS) Provinsi Maluku, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (16/5/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX dr. Yessi Kumalasari, Asisten Deputi Bidang KML BPJS Kesehatan Wilayah IX, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Pimpinan OPD terkait Lingkup Provinsi Maluku, Pemangku Kepentingan utama JKN KIS, dan peserta rapat komunikasi.

Kumalasari pada kesempatan itu, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku, dalam membantu pelaksanaan program JKN, sehingga berjalan dengan baik.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang telah memberikan dukungan dimana 6 kabupaten dan kotanya yang sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), dan akan menyusul 2 kabupaten kota yang lain,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, yang menjadi konsentrasi bersama setelah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah pemberian pelayanan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.

Dalam sambutannya Sekda, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada BPJS Cabang Ambon beserta jajaran yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sebagai wujud kerjasama dalam rangka membahas sinergitas penyelenggaraan program, guna mewujudkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat yang lebih baik di Provinsi ini.

“Kami harapkan peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama agar apa yang menjadi tujuan pelaksanana kegiatan pada hari ini bisa dicapai dengan berbagai program strategis yang akan ditetapkan untuk pelaksanaan di tahun 2023,” ujarnya.

Sadali menjelaskan, berdasarkan data BPJS Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Maluku sampai saat ini baru mencapai 1.785.306 jiwa dari total penduduk 1,8 juta, dan ini perlu dilakukan kerja untuk mencapai UHC Provinsi Maluku, dengan melakukan peningkatan selain dari jumlah peserta JKN namun dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan baik dari sisi fasilitas agar manfaat daripada JKN KIS dapat dirasakan oleh masyarakat maluku secara utuh.

“Semoga pertemuan hari ini para peserta dapat berperan aktif dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam mendukung program JKN KIS yang berkualitas di Provinsi Maluku, sehingga kegiatan hari ini melahirkan kegiatan yang menunjang program-program guna mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita bersama,” tutupnya.

Pada kesempatan itu juga turut dilakukan penyerahan plakat antara Sekda Maluku dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX. (Diskominfo Maluku)