BPK RI Beri Pengarahan Strategis Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Banjarnegara

BANJARNEGARA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan pengarahan strategis kepada jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Banjarnegara. Langkah ini bertujuan meningkatkan serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkualitas.

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Sasana Bhakti Praja, Jumat (27/2/2026) tersebut, ditujukan bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Fokus utamanya adalah menyelaraskan persepsi dalam penyelenggaraan pembangunan tahun anggaran 2026.

Acara dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Banjarnegara, Drs. Tursiman, S.Sos., dengan menghadirkan tim BPK RI sebagai narasumber utama untuk memberikan pembinaan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja daerah.

Pentingnya Kewajaran Harga dalam Pengadaan

Inspektur Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto, memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan proyek fisik tahun 2025. Ia menggarisbawahi pentingnya kewajaran harga dalam proses pengadaan demi menjaga kualitas infrastruktur.

Agung menyatakan pihaknya terus mendorong agar proses evaluasi kewajaran harga dapat dilakukan secara lebih efisien.

"Hal ini krusial untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu, memberikan upah layak bagi tenaga kerja, serta menghasilkan bangunan berkualitas tinggi," ujar Agung.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Iwan Hadi Setiawan, menyampaikan arahan yang bersifat preventif dan edukatif. Menurutnya, BPK hadir sebagai mitra pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan administrasi dan hukum bagi para pejabat pengelola anggaran.

Iwan juga mengingatkan pentingnya integritas serta kesesuaian antara pelaporan administratif dengan fakta di lapangan.

"Tujuan kami adalah mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bekerja dengan aman dan selamat. Kuncinya adalah komitmen untuk terus melakukan perbaikan (continuous improvement) di setiap level OPD," tegas Iwan.

Ia menambahkan bahwa fungsi pengawasan akan berjalan beriringan dengan fungsi pembinaan. Namun, transparansi tetap menjadi syarat mutlak agar kendala di lapangan tidak berkembang menjadi persoalan hukum di masa depan.

7.515 Paket Pekerjaan Tahun 2026 Senilai Rp93,1 Miliar

Mewakili Bupati Banjarnegara, Pj Sekda Tursiman memaparkan rencana pengadaan tahun 2026 yang mencakup 7.515 paket pekerjaan. Fokus utama tahun ini adalah infrastruktur jalan dan jembatan dengan alokasi Rp87 miliar, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan sebesar Rp6,1 miliar.

Pemerintah daerah juga menekankan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi berbagai intervensi pihak luar.

"ASN diharapkan memiliki keteguhan hati untuk menjalankan aturan sesuai prosedur yang berlaku tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun," pungkas Tursiman. (*)