BLUD di Kudus Diimbau Transaksi e-Katalog, Wujudkan Transparansi Anggaran

TIMESINDONESIA, KUDUS – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Kudus dan BLUD di Jawa Tengah untuk bertransaksi melalui e- Katalog. Penggunaan layanan aplikasi tersebut, diharapkan untuk mendorong penyerapan anggaran lebih cepat, efektif dan transparan.  

Imbauan tersebut dikatakan Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, saat membuka workshop bertema' Mendorong Konsolidasi dan Penguatan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa di BLUD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, di ruang pertemuan Hotel Gripta Kudus, Selasa (31/10/ 2023).

Hendi mengingatkan agar setiap instansi tidak asal membeli produk yang ada di e-Katalog. Karena itu, harus dibandingkan terlebih dahulu, baik dari sisi harga maupun kualitasnya. Termasuk dibandingkan dengan produk yang ada di luar e-Katalog atau yang dijual di pasaran.

"Ketika itu bisa diterapkan dengan prinsip efisiensi untuk pemanfaatan yang lebih luas, maka tjuan pengadaan barang/jasa pemerintah bisa tercapai," terangnya.

Untuk itu, mantan Wali Kota Semarang tersebut mendorong agar BLUD di Jawa Tengah khususnya di Kudus, untuk bisa memanfaatkan layanan e-Katalog dalam pengadaan barang/jasa. Meskipun hal tersebut tidak wajib dilakukan, BLUD diperbolehkan menggunakan sistem e-Katalog LKPP, karena lebih cepat dan lebih transparan.

"Kalau semuanya terukur dengan baik, semua pemangku kepentingan bisa melihat data-data dengan cepat, ya pakailah (e-Katalog)," pinta Hendi.

Di samping itu, imbuh Hendi, dengan pemanfaatan e-Katalog juga bisa menjadi bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah saat ini jauh lebih baik dalam membangun wilayah dan negara ini bersama-sama dengan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah, Yasip Khasani menambahkan, bahwa sudah ada dua jenis barang dari BPJ Jateng yang ada dieE-Katalog. Yaitu BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dan alat kesehatan.

"Kalau tadi Pak Hendi menyampaikan terkait dengan efisiensi harga, kita juga ada efisiensi untuk layanan. Jadi bagaimana bebas ongkos kirim, bebas pelatihan, kemudian yang tadinya garansinya dua tahun jadi lima tahun," jelas Yasip.

Selain itu, dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK), Provinsi Jawa Tengah juga mengembangkan Blangkon Jateng. Dalam aplikasi tersebut, masyarakat luas bisa melihat  maupun membeli produk UMKK yang ada di Jawa Tengah.

"Melalui aplikasi Blangkon Jateng untuk mendorong UMKK di wilayah Jawa Tengah menjadi lebih maju dan mendunia," katanya. (*)