BHS Dorong Standarisasi Keamanan Perlintasan Kereta Api Sebidang

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pengamat Transportasi dan Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono (BHS) meninjau perlintasan kereta api sebidang di dua lokasi Surabaya, Selasa (1/8/2023). 

Hal tersebut dilakukan BHS setelah melihat banyaknya kejadian kecelakaan kereta di perlintasan sebidang tanpa penjagaan, seperti di Jombang yang menewaskan satu keluarga berjumlah enam orang.

Saat meninjau perlintasan di Kawasan Jalan Nias Gubeng dan Juwingan Surabaya, BHS melihat perbedaan cukup signifikan dalam hal fasilitas keamanan. 

Di Jalan Nias Gubeng keamanan belum sesuai standar. Antara lain belum ada pos jaga dan palang kereta sehingga petugas manual yang mengatur perlintasan di kawasan padat penduduk tersebut. Hal itu berbeda dengan perlintasan Juwingan. 

“Tadi di Gubeng sangat padat karena (berdekatan,red) dengan kampung. Kedua, di Juwingan sangat bagus dalam penanganan perlintasan sebidang,” kata BHS.

Menurutnya, fasilitas yang tersedia di perlintasan sebidang Juwingasudah sudah lengkap semua.

“Perlengkapannya sudah lengkap semua, jadwal sudah ada. Saya pikir ini memenuhi syarat,” ujar Anggota DPR RI 2014-2019 ini. 

BHS saat meninjau pos perlintasan kereta api di Juwingan Surabaya, Selasa (1/8/2023).(Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia)

BHS mengaku pernah melihat ada perlintasan sebidang yang tidak memiliki jadwal, bahkan tidak punya jam. Hanya ada jam tangan dari petugas jaga yang digunakan. Itu pun mereka kerap menggunakan insting berdasarkan kebiasaan jadwal kereta lewat. 

“Kayak di Kebonsari itu enggak ada jadwalnya, mengandalkan insting, tetapi di sini lengkap, bahkan ada toilet sehingga tak perlu meninggalkan pos,” tuturnya.

Karena itulah, BHS mendorong adanya standarisasi seperti yang sudah ditetapkan oleh KAI. 

KAI juga harus mengeluarkan standarisasi yang dilakukan Dishub untuk memasang semua kelengkapan fasilitas di perlintasan sebidang.

“Termasuk alarm early warning system (EWS). Jadi, begitu ada kereta langsung bunyi. Di Sidoarjo ada beberapa yang mati. Di sini sudah otomatis,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak ada kata masalah terkait anggaran untuk membangun pos di perlintasan sebidang maupun fasilitas keamanan lain. 

“Satu nyawa publik tidak melebihi Anggaran APBD. Jadi, warga harus dilindungi. Tidak ada alasan membangun pos perlintasan karena kekurangan anggaran. 

Semua pos dan fasilitas yang ada harus sesuai standarisasi yang sudah ditentukan baik oleh KAI maupun Dishub.

“Semua sistem harus ada dan dilengkapi. EWS, pemadam kebakaran, jam dinding, HT, kamar mandi. Semoga pelintasan sebidang bisa sesuai standar di seluruh Indonesia,” pungkas BHS yang kembali mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR RI 2024-2029 tersebut. (*)