BGN Siap Jalankan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakannya siap mengawal dan mengimplementasikan kebijakan penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). BGN berkomitmen memastikan program prioritas penanganan gizi nasional tersebut berjalan efektif dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan posisi BGN berada di tataran eksekutor atau operasional. Oleh sebab itu, seluruh skema pelaksanaan di lapangan bakal menyelaraskan kebijakan yang diterbitkan pemerintah melalui tata kelola penganggaran resmi.

"Kami adalah lembaga pemerintah di tingkat operasional, apapun keputusan negara dan kebijakan pemerintah nantinya, kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas kami adalah memastikan Program MBG berjalan optimal untuk masyarakat," ujar Sudaryono di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Ia menjelaskan, penetapan dan penyusunan skema alokasi anggaran sepenuhnya menjadi ranah pemerintah melalui tata kerja lintas Kementerian dan Lembaga (K/L). Atas dasar tersebut, BGN memilih berfokus pada efektivitas eksekusi di lapangan agar dampak positif MBG dapat dirasakan langsung oleh seluruh penerima manfaat di Tanah Air.

"Alokasi anggaran untuk Program MBG akan digunakan dengan sebaik-baiknya," ucap Sudaryono.

Lebih lanjut, Sudaryono memastikan operasionalisasi Program MBG yang saat ini telah berjalan di berbagai daerah tetap bergulir secara stabil tanpa hambatan.

Guna menajamkan dampak program, BGN terus melakukan sinkronisasi data bersama kementerian terkait. Langkah ini diambil untuk mengakselerasi perluasan jangkauan ke daerah-daerah dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi, sehingga intervensi pemenuhan gizi menjadi lebih presisi dan tepat sasaran.

Menutup keterangannya, Sudaryono mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap strategi pemerintah dalam menaikkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia lewat MBG. Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan partisipasi kolektif yang dilandasi sikap optimistis, keterbukaan data, serta pemikiran yang rasional. (*)