Bapenda Pangandaran Perketat Pengawasan Pajak Watersport, Transaksi Dipantau Real Time
Bapenda Pangandaran menegaskan sistem ini diterapkan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha tercatat secara transparan dan akurat.
PANGANDARAN - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran (Bapenda Pangandaran) memperkuat pengawasan pajak hiburan di sektor watersport dengan menerapkan sistem pencatatan transaksi secara digital dan real time.
Plt Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Bapenda Pangandaran, Jumsa, mengatakan sistem tersebut diterapkan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha tercatat secara transparan dan akurat.
"Seluruh transaksi di wahana watersport kami pantau melalui sistem yang terintegrasi, sehingga pelaporan pajak bisa lebih tertib, kata Jumsa.
Ia menjelaskan, setiap pelaku usaha diwajibkan melakukan penginputan transaksi secara langsung selama jam operasional, mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB.
Setelah operasional berakhir, laporan dan penyetoran pajak harus dilakukan pada hari yang sama sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Saat ini, terdapat tujuh wajib pajak di sektor watersport yang menjadi fokus pengawasan. Bapenda juga melakukan evaluasi rutin untuk memastikan tingkat kepatuhan pelaporan dari masing-masing pelaku usaha.
"Pengawasan ini kami lakukan secara berkelanjutan agar tidak ada potensi kebocoran pajak," tegasnya.
Adapun besaran pajak hiburan untuk sektor watersport ditetapkan sebesar 10 persen dari total pendapatan bruto. Sementara tarif wahana ditentukan oleh masing-masing pengelola.
Selain penguatan sistem, Bapenda juga menyiapkan pos pelayanan dikawasan watersport untuk mendukung monitoring di lapangan sekaligus memberikan pelayanan kepada pelaku usaha.
Jumsa menambahkan, pajak hiburan di Pangandaran tidak hanya berasal dari watersport, tetapi juga dari berbagai sektor lain seperti karaoke, pasar malam, dan permainan rekreasi.
Ia berharap, melalui pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang transparan, kesadaran wajib pajak dapat terus meningkat sehingga berkontribusi pada optimalisasi pendapatan daerah.
"Kolaborasi dengan pelaku usaha sangat penting agar penerimaan daerah bisa terus meningkat," pungkasnya. (*)
Apa Reaksi Anda?