Antisipasi PHK Imbas Geopolitik Global, Kemenaker Genjot Kuota Magang Jadi 150 Ribu

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memastikan pemerintah terus bergerak cepat mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah preventif ini diambil menyusul memanasnya situasi geopolitik global imbas konflik di Timur Tengah.

"Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia," kata Wamenaker di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat menghadiri agenda Patriot Move 2026 yang digelar oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan aksi lari bersama peserta Ekspedisi Patriot di momen Car Free Day (CFD) kawasan Bundaran HI, Jakarta.

Menurut Afriansyah, konflik global saat ini memberikan tekanan hebat terhadap perekonomian banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah taktis demi menjaga stabilitas lapangan pekerjaan domestik.

"Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia, perang, ini berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia," ujarnya.

Ia menegaskan, Kemenaker terus memantau secara ketat dampak dinamika geopolitik ini terhadap sektor ketenagakerjaan nasional. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya lonjakan angka PHK di berbagai sektor industri dalam negeri.

"Tingkat pengangguran sekarang ini setara dengan 7,4 juta orang, sekitar 4,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia," bebernya.

Sebagai solusinya, pemerintah saat ini tengah memperkuat berbagai program ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan mampu membantu masyarakat tetap mendapatkan peluang kerja di tengah tantangan ekonomi global yang berubah cepat dan kompetitif.

Salah satu kebijakan konkret yang diambil pemerintah adalah memperluas program Magang Nasional. Pada tahun 2026 ini, kuota peserta magang dinaikkan secara signifikan dari yang semula 100 ribu menjadi 150 ribu orang.

Afriansyah menjelaskan, program ini dirancang khusus untuk membantu para lulusan baru (fresh graduate) dalam mendapatkan pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan (skilling) agar siap diserap oleh dunia industri.

"Jadi untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insya Allah lowongan sekitar 150 ribu, jadi dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu," jelasnya.

Selain perluasan program magang, pemerintah juga membuka keran pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui Balai Latihan Kerja (BLK) demi mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan.

"Itu membuka (kuota) 70 ribu pelatihan, silakan mendaftar dan mengikuti. Pendaftarannya di aplikasi SIAPKerja. Di situlah nanti teman-teman bisa ikut mendaftar di magang hub, kemudian juga ikut di vokasi nasional atau pelatihan vokasi nasional," katanya.

Menariknya, program pelatihan ini tidak dipungut biaya sama sekali, bahkan peserta akan mendapatkan uang saku harian serta sertifikat resmi setelah dinyatakan lulus.

"Di situ nanti diberikan insentif itu per hari untuk uang sakunya Rp20.000, terus pelatihannya gratis selama bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan sertifikasi dari negara," tambah Wamenaker.

Pemerintah optimistis bahwa kekuatan ekonomi rakyat merupakan fondasi utama dalam menghadapi tekanan global. Atas dasar itulah, program penguatan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja baru akan terus diperluas secara merata ke berbagai wilayah di Indonesia. (*)