Anies Baswedan Respon Jokowi yang Sebut Presiden Boleh Kampanye

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai izin pemimpin negara untuk berkampanye dan menyatakan dukungan, dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara. Ia juga mengingatkan bahwa Jokowi sebelumnya pernah berbicara mengenai netralitas.

"Ya, menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," ucapnya saat berada di Kantor Gubenur DIY, Rabu (24/1/2024).

Selain itu, ia menyampaikan pandangannya tentang bagaimana menjaga Indonesia tetap sebagai negara hukum. Ia merujuk pada perlunya kebijakan negara yang tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Iya sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum," ujarnya.

Menurutnya, pernyataan Presiden tersebut biar masyarakat yang menilai dan mempersilahkan untuk mengajukan permintaan kepada ahli tata negara untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaian pernyataan tersebut dengan peraturan yang berlaku.

"Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya gimana ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju," jelasnya.

"Aturan hukumnya gimana karena kita ingin negara-negara hukum, monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak," tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa presiden memiliki izin untuk terlibat dalam kampanye. Menurutnya, presiden juga diizinkan untuk menyatakan dukungannya.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujarnya ketika di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegasnya. (*)