Angka Stunting Bondowoso Tertinggi Kedua di Jatim, DPR RI Minta Perbaiki Beberapa Hal Ini
Angka stunting di Kabupaten Bondowoso masih menduduki peringkat tertinggi kedua di Jawa Timur. Hal itu berdasarkan Survei Status Survei Gizi Indonesia (SSGI). ...
TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Angka stunting di Kabupaten Bondowoso masih menduduki peringkat tertinggi kedua di Jawa Timur. Hal itu berdasarkan Survei Status Survei Gizi Indonesia (SSGI).
Atas dasar itu komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Supervisi di Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, Kamis (9/11/2023) kemarin.
Supervisi ini dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di wilayah tersebut.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad Fadil Muzakki Syah mengatakan, Komisi VIII melihat kondisi riil di lapangan.
Pihaknya berupaya agar DPR pusat dapat turut andil dalam mengatasi permasalahan yang ada.
"Kami ke Bondowoso, berharap dapat melakukan pendekatan dari banyak sisi termasuk mitra kami," kata dja.
Sebab peningkatan kesejahteraan masyarakat Bondowoso sangat penting. Apalagi stunting di Bondowoso kata dia, tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Jember.
Pria yang akrab disapa Lora Fadil ini menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan angka stunting dan kemiskinan masih tinggi di Bondowoso.
Salah satunya adalah infrastruktur jalan dan air bersih yang masih harus diperbaiki. Kemudian masalah pendidikan dan angka pernikahan dini masih tinggi.
Sebab berdasarkan hasil kajian BKKBN, rata-rata lulus SMP yang kemudian menikah akan menyebabkan anak yang lahir jadi stunting.
"Kemungkinannya begitu. Infrastruktur pendidikannya juga perlu kita perbaiki," saran dia saat dikonfirmasi, Jumat (10/11/2023).
Berdasarkan Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Bondowoso mencapai 32 persen.
Angka tersebut jauh di bawah prevalensi stunting Jawa Timur yang berada di angka 19,2 persen.
"Masih jauh dari target nasional yang nanti 14 persen," kata dia saat mengisi kegiatan Supervisi Pelaksanaan P2K2 PKH bersama Kemensos RI.
Menurutnya, keberadaan tenaga kesehatan dan pemberian pemahaman kepada Keluarga penerima manfaat program PKH harus terus dimaksimalkan.
"Hal ini berkaitan dengan penggunaan bantuan yang tepat sasaran sesuai kebutuhannya," tegas dia.(*)
Apa Reaksi Anda?