AJI Mataram Gelar Pelatihan Serikat Pekerja Lintas Media

MATARAM - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram dengan dukungan AJI Indonesia, Federasi Jurnalis Internasional (IFJ), dan Australia Aid, sukses menggelar kegiatan pelatihan bertajuk Sekolah Buruh ‘Penguatan Kapasitas Serikat Pekerja Lintas Media’.

Acara berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu, 30–31 Mei 2026, di hotel Lombok Plaza, Kota Mataram, NTB. 

Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta yang merupakan jurnalis, redaktur dan editor lintas media baik cetak, penyiaran maupun online yang beroperasi di wilayah NTB

Acara menghadirkan dua pemateri utama yang juga pengurus AJI Indonesia, yakni Edi Faisol dan Asnil Bambani, keduanya dikenal memiliki pemahaman mendalam serta rekam jejak panjang dalam pembelaan hak‑hak pekerja dan advokasi kasus ketenagakerjaan pers di Indonesia. 

Ketua AJI Mataram, Wahyu Widiyantoro, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dan sangat mendesak. “Selama bertahun‑tahun kami mendengar, melihat dan menerima banyak pengaduan: gaji di bawah standar, jam kerja tak terbatas tanpa hitungan lembur, tidak ada jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga ketidakjelasan perjanjian kerja.

Semua ini terjadi karena lemahnya pemahaman kita akan hak dan kewajiban, serta belum kuatnya wadah bersatu yang berani dan mampu memperjuangkan hal tersebut. Melalui pelatihan ini kami ingin mengubah keadaan itu. 

Serikat pekerja bukan musuh perusahaan, melainkan mitra yang menjamin segala sesuatu berjalan adil, tertib dan manusiawi. Keberadaan organisasi ini justru menjaga keberlangsungan usaha media itu sendiri,” tegas Wahyu. 

Ia berharap peserta tidak hanya membawa pulang ilmu, tetapi berani menerapkan, membangun dan memperkuat wadah perwakilan pekerja di masing‑masing tempat kerja.

Dalam sesi diskusi, Yuyun, Sekretaris FJPI NTB menyampaikan keresahan yang kerap dialami rekan‑rekan jurnalis perempuan. 

Ia mencontohkan pengalamannya saat berusaha memperjuangkan hak cuti haid yang dijamin undang‑undang, namun kerap ditolak pihak manajemen perusahaan pers dengan alasan bahwa pekerjaan jurnalistik merupakan profesi yang bersifat unik, luwes dan tidak bisa diikat aturan ketat seperti pekerjaan umum lainnya.

“Sering kali kami mendengar alasan serupa, seolah hak khusus bagi perempuan tidak berlaku. Padahal kondisi fisik saat masa haid sangat mempengaruhi kemampuan kerja serta kesehatan, ada jurnalis yang pingsan saat haid. Sampai saat ini belum banyak yang dapatkan hak itu, padahal ada diatur dalam Undang-Undang,” ungkap Yuyun.

Ia berharap melalui wadah serikat pekerja, persoalan yang kerap dianggap sepele namun sangat penting bagi pekerja perempuan ini bisa segera diperjuangkan dan diakui.

Ketua SPLM NTB, Muhammad Kasim mengatakan upaya memperjuangkan kesejahteraan bagi pekerja media di NTB akan terus dilakukan advokasi ke perusahaan media.

Sebab, banyak ditemukan perusahaan media tidak membuat kontrak kerja, upah tidak layak serta jaminan ketenagakerjaan tidak jelas.

"Kehadiran SPLM di NTB ingin memperjuangkan hak-hak kesejahteraan bersama para jurnalis di NTB," tegas mantan Ketua AJI Mataram ini. 

Ia mengatakan, dunia jurnalis merupakan profesi dan pekerjaan yang berat dan harus diperjuangkan. 

Untuk itu, dengan bergabung ke SPLM, pekerja media akan lebih paham tentang undang-undang (UU) Ketenagakerjaan, sehingga mendapat perlakuan yang baik dari perusahaan media tempat mereka bekerja

Lebih jauh dikatakan, problem ketenagakerjaan di wilayah NTB tak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. 

Persoalan itu antara lain soal upah murah, tidak adanya kejelasan kontrak kerja bagi pekerja media, hingga belum ada jaminan sosial dan kesehatan.

“Ini masih menjadi persoalan yang kami alami dan harus diperjuangkan bersama,” kata redaktur Suara NTB ini. 

“Pesan saya untuk teman muda: jangan takut, hak itu sudah milik kita, tinggal berani menuntutnya dengan cara benar,” ujarnya penuh semangat.(*)