Ada Simbol Kastadi Desain Baju Khas Kota Malang, Pemkot Klaim Berdasarkan Kajian Sejarah

MALANG - Peluncuran desain baju khas Kota Malang memunculkan sorotan publik. Selain mengusung konsep perpaduan kolonial dan tradisional, desain tersebut juga dinilai menciptakan “kasta” berdasarkan jabatan, mulai dari wali kota hingga masyarakat umum.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, membenarkan bahwa desain pakaian tersebut memang dibagi dalam beberapa tingkatan. Ia menyebut pembagian itu bukan tanpa dasar, melainkan hasil kajian sejarah yang telah dilakukan sejak Januari 2026.

“Iya, ada hasil kajian. Karena Pak Wali, Pak Wakil dan Forkopimda itu memang ada perbedaan. Kita tidak lepas dari sejarah, baik tradisional maupun masa kolonial,” ujar Suwarjana, Rabu (8/4/2026).

Ia mengatakan, secara umum desain pakaian sebenarnya seragam, yakni didominasi warna hitam dengan elemen jas, udeng, serta batik khas Malang. Namun, perbedaan terletak pada aksesoris seperti bordir emas, selendang, hingga detail ornamen yang menunjukkan tingkatan jabatan.

Perlu diketahui, berdasarkan panduan resmi terkait baju khas Kota Malang, terdapat lima kategori desain menurut kasta masing-masing.

Desain 1 (utama) diperuntukkan bagi Wali Kota, dengan ornamen paling lengkap dan dominasi bordir emas di hampir seluruh bagian.

Desain 2 untuk Wakil Wali Kota dan Forkopimda, dengan ornamen emas yang lebih sederhana.

Desain 3 untuk Eselon II dan DPRD, dengan pengurangan detail bordir. Desain 4 untuk Eselon III dan lurah, lebih minimalis dengan aksesoris terbatas.

Desain 5 untuk pelaksana, masyarakat umum, hingga duta wisata, sebagai desain paling dasar tanpa banyak ornamen.

“Desainnya sebenarnya sama, hanya aksesorisnya saja yang membedakan,” tegas Suwarjana.

Selain pembagian tingkatan, kritik juga muncul karena desain dinilai masih mengadopsi unsur kolonial Belanda. Menanggapi hal tersebut, Suwarjana menegaskan bahwa pendekatan itu justru berangkat dari realitas sejarah Kota Malang.

“Kota Malang ini bukan kota kerajaan. Wali kota pertamanya orang Belanda. Jadi kami tidak mungkin hanya mengambil referensi kerajaan atau kabupaten. Kami padukan unsur kolonial dan tradisional,” jelasnya.

Menurutnya, unsur kolonial tidak dimaksudkan untuk “mengagungkan” masa lalu, melainkan sebagai bagian dari identitas sejarah kota.

“Bukan menguri-uri kolonial, tapi memang itu sejarahnya. Justru harus ada. Kalau hanya tradisional, malah menyalahi sejarah,” katanya.

Meski telah diklaim melalui kajian akademis dan melibatkan sejarawan serta stakeholder, desain ini tetap menuai kritik. Pembagian berdasarkan jabatan dinilai berpotensi menciptakan kesan hierarki sosial yang kaku di ruang publik.

Selain itu, penggunaan simbol kolonial juga dianggap sensitif, terutama di tengah semangat dekolonisasi dan penguatan identitas lokal.

Namun demikian, Disdikbud memastikan bahwa seluruh unsur dalam desain telah melalui pembahasan bersama pimpinan daerah dan kepala OPD.

“Sudah kami kaji, tidak asal menciptakan. Semua unsur Kota Malang sudah kami masukkan,” pungkasnya.(*)