886 Usulan Pokir DPRD KLU Resmi Tercantum Musrenbang RKPD 2027

LOMBOK UTARA Sebanyak 886 program usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) tercantum dalam penyusunan dokumen musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2027.

"Lembaga wakil rakyat mendukung visi dan misi bupati. Dukungan itu diwujudkan melalui program pokok pikiran (pokir) dewan," ujar Ketua DPRD KLU pada saat membaca pokir dewan pada Musrenbang RKPD KLU tahun 2027, Kamis (5/3/2026).

Menyampaikan aspirasi rakyatlah sangat penting pada momentum Musrenbang RKPD ini yang tidak hanya sekedar menjadi rutinitas semata. Karena itulah, pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah harus dilakukan atas dasar pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan buttom-up top-down. 

"Sehingga kegiatan Musrenbang memiliki peran penting dan menjadi point strategis dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD," terangnya.

Ketua DPRD KLU Agus Jasmani menandatangani komitmen bersama dengan Bupati, Wabup KLU, dan pimpinan OPD KLU. (Foto: Sekretariat DPRD KLU for TIMES Indonesia)

Penyusunan dokumen pokir DPRD sebagai upaya DPRD KLU memberikan saran dan pendapat serta fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan pemerintah KLU. Pokir DPRD KLU mengarah dan menfokuskan pada upaya pencapaian visi-misi kepala daerah, serta mengarahkan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.

"Dapat mewujudkan aspirasi masyarakat KLU dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD KLU," jelasnya.

Pada Musrenbang RKPD kali DPRD menyampaikan garis besar pokir DPRD KLU merupakan berbagai permasalahan pembangunan yang terjaring pada saat reses, rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja dewan. Sehingga tercantumlah sebanyak 886 program aspirasi rakyat KLU tersebut. 

Terdapat enam point menjadi titik garis permasalahan masyarakat KLU, diantaranya : pertama, masih belum optimalnya infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase, pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi aman serta sarana penerangan jalan. Kedua, belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian serta penerapan teknologi pertanian. Ketiga, belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam berwirausaha.

Keempat, masih perlunya peningkatan sarana prasarana pendidikan serta kualitas pelayanan kesehatan. Kelima, pemulihan ekonomi KLU agar terus meningkatkan kepedulian kepada UMKM melalui program kegiatan melalui penguatan permodalan dan pengembangan. Keenam, upaya mengurangi angka pengangguran, DPRD meminta agar diperbanyak pelatihan-pelatihan berorentasi pada dunia usaha dan pengembangan wirausaha serta memperbanyak lapangan pekerjaan. 

"Berdasarkan hal tersebut, pokir DPRD KLU terdiri dari 886 program usulan yang terintegrasi ke dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang telah terdistribusi ke 12 OPD," ungkap Sekwil PKB NTB ini.

Adapun 12 OPD tersebut di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR & PKP) 340 usulan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan (DKP3) 175 usulan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) 160 usulan.

Dinas Koperasi dan UKM Perindagkop 98 usulan, Dinas Lingkungan Hidup 16 usulan, Dinas Pariwisata tujuh usulan, Dinas Kesehatan dua usulan, Dinas Sosial 11 usulan, Bagian Kesra Setda KLU 53 usulan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP & Naker tiga usulan, Dukcapil empat usulan. 

Ketua DPRD KLU Agus Jasmani (tengah sebelah kanan) bersama Bupati dan Wabup serta pimpinan OPD KLU tunjukan komitmen bersama. (Foto: Sekretariat DPRD KLU for TIMES Indonesia)

Dari jumlah aspirasi rakyat KLU yang dititipkan melalui lembaga wakil rakyat tersebut, Agus berharap seluruhnya dapat terakomodir pada pembahasan dan penyusunan program pada tahun anggaran 2027.

"Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal karena pokir merupakan suara rakyat yang harus ditindaklanjuti,” harap anggota dewan Dapil Tanjung ini.

Agus menyoroti secara pada sektor pertanian yang dinilai belum mendapat perhatian maksimal dalam pembangunan daerah..Padahal, lebih dari 60 persen masyarakat Lombok Utara berprofesi sebagai petani.

“Mayoritas masyarakat kita petani, tapi sektor pertanian hampir jarang tersentuh. Kami berharap sektor ini mendapat perhatian lebih,” katanya. 

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia.

Menurutnya, pariwisata merupakan jantung perekonomian Lombok Utara sehingga perlu dikelola secara lebih kreatif agar semakin diminati wisatawan.

Karena itu, dia meminta agar ada upaya serius dalam pembenahan sektor ini. OPD terkait agar membuat terobosan baru.

"Kami berharap Dinas Pariwisata lebih kreatif agar pariwisata kita semakin disukai dan dicintai wisatawan,” imbuhnya. (*)