474 Koperasi Merah Putih Berdiri di Lamongan, Disiapkan Perkuat Ekonomi Desa
Sebanyak 474 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terbentuk di Lamongan. Pemerintah menargetkan koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mitra strategis UMKM lokal.
LAMONGAN Sebanyak 474 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk di Kabupaten Lamongan. Ratusan koperasi Merah Putih tersebut diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi barang dan pelaku UMKM di tingkat lokal.
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan membangun mesin ekonomi baru di tingkat akar rumput dengan menguatkan semangat gotong royong masyarakat melalui kelembagaan koperasi yang berbadan hukum.
Legalitas Terjamin, 389 Unit Kantongi NIB
Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) memastikan bahwa pembangunan koperasi ini tidak main-main dalam urusan legalitas.
Kepala Diskoperindag Lamongan, Anang Taufik, mengungkapkan bahwa seluruh 474 KDKMP sudah memiliki akta notaris dan pengesahan Badan Hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 389 KDKMP telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Kami melakukan pendampingan intensif, mulai dari penyuluhan melalui Musdes hingga koordinasi dengan kementerian. Fokusnya adalah memastikan mereka memiliki pondasi hukum yang kuat sebelum melangkah lebih jauh," ujar Anang kepada TIMES Indonesia, Selasa (10/3/2026).
Dukungan anggaran pun mengalir dari berbagai pintu. Sebanyak 182 KDKMP difasilitasi oleh Dinkop Provinsi Jawa Timur, sementara 292 unit sisanya didukung penuh oleh APBD Kabupaten Lamongan.
Sinergi, Bukan Kompetisi
Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah potensi gesekan antara koperasi dan pedagang kecil. Namun, Anang menegaskan bahwa strategi KDKMP justru untuk memperkuat pedagang desa, bukan mematikan mereka.
KDKMP diarahkan untuk bermain di ranah grosir atau pusat distribusi. Dengan skema ini, toko-toko kelontong milik warga bisa mendapatkan pasokan barang dengan harga yang lebih bersaing.
"Kami sarankan mereka bergerak di skala grosir. Tujuannya agar menjadi pusat distribusi yang memperkuat ekonomi desa, bukan menjadi pesaing usaha kecil masyarakat," katanya.
Saat ini, Anang menyebutkan, sudah ada 95 KDKMP yang memulai rintisan usaha. Mereka mulai membangun jejaring bisnis (B to B) dengan pihak besar. "Antara lain, Toserba Sunan Drajat, Dapur MBG/SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dan Bulog," ujarnya.
Target besar sudah di depan mata. Sesuai arahan PT Agrinas Nusantara, diharapkan sebanyak 100 KDKMP dapat beroperasi secara penuh pada bulan Agustus mendatang sebagai kado kemerdekaan bagi ekonomi desa.
Agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga dan jauh dari penyimpangan, Anang mengatakan, Diskoperindag Lamongan menerapkan pengawasan ketat. Berdasarkan Permenkop dan UKM RI No. 9 Tahun 2020, pengawasan dilakukan secara rutin maupun insidental.
"Dengan pengawasan yang transparan dan sinergi dengan UMKM, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi papan nama, tetapi menjadi simbol kemandirian ekonomi dari desa untuk Indonesia," tutur Anang.
Progres Fisik dan Target Operasional
Di lapangan, pembangunan fisik kantor atau gudang KDKMP terus dikebut dengan bantuan pengawasan dari unsur TNI. Pasiter Kodim 0812 Lamongan, Kapten Inf Bambang, merinci bahwa dari 474 KDKMP yang terbentuk, sebanyak 297 menunjukkan progres pembangunan fisik yang signifikan, dengan 87 KDKMP di antaranya sudah rampung 100 persen.
"Kendala di lapangan biasanya terkait penyesuaian ukuran lahan, status lahan Perhutani di beberapa titik, serta proses pematangan lahan. Namun semua terus dikawal agar segera tuntas," kata Kapten Bambang. (*)
Apa Reaksi Anda?
