377 Ribu Hektare Kebun Kelapa Nasional Tua, Produktivitas Masih Jauh dari Potensi

Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan areal perkebunan kelapa terbesar di dunia. Namun, luas lahan belum berbanding lurus dengan produktivitas. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sekitar 377 ribu hektare kebun kelapa nasional saat ini masuk kategori tanaman tua dan rusak sehingga menjadi tantangan utama dalam meningkatkan produksi sekaligus daya saing komoditas tersebut.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Agus Rosyid, mengungkapkan luas tanaman tua dan rusak tersebut merupakan bagian dari sekitar 3,2 juta hektare total areal perkebunan kelapa di Indonesia.

"Tanaman tua rusaknya saat ini mencapai 377 ribuan hektare dari total sekitar 3,2 juta hektare kebun kelapa nasional," ujar Agus dalam diskusi pengembangan hilirisasi kelapa di Jakarta, Rabu.

Produktivitas Baru Sepertiga dari Potensi

Kondisi tanaman yang menua membuat produktivitas kelapa nasional masih berada di kisaran 1,1 ton per hektare per tahun. Angka tersebut dinilai jauh di bawah potensi produksi yang dapat mencapai 3,5 hingga 5 ton per hektare apabila menggunakan benih unggul dan menerapkan praktik budidaya yang baik.

Selain faktor usia tanaman, rendahnya produktivitas juga dipengaruhi minimnya perawatan kebun oleh petani. Selama bertahun-tahun harga kelapa relatif rendah sehingga banyak petani mengurangi penggunaan pupuk maupun perawatan rutin.

"Karena harga yang cenderung rendah, petani enggan melakukan pemeliharaan. Akhirnya kelapa hanya dipanen, tetapi pemeliharaannya kurang optimal," kata Agus.

Kondisi tersebut turut mendorong sebagian petani beralih ke komoditas lain, terutama kelapa sawit yang dinilai memberikan keuntungan ekonomi lebih stabil.

Permintaan Global Terus Naik

Di tengah tantangan tersebut, Kementan melihat prospek industri kelapa masih sangat besar. Permintaan dunia terhadap berbagai produk turunan kelapa terus meningkat, mulai dari minyak kelapa, santan, air kelapa, hingga produk berbasis sabut dan tempurung.

Nilai ekonomi kelapa juga dinilai lebih luas karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah.

Karena itu, pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai strategi utama agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, melainkan berkembang ke industri pengolahan yang memberikan keuntungan lebih besar bagi petani.

Target Hilirisasi 151 Ribu Hektare pada 2026

Sebagai langkah percepatan, Kementan menargetkan pengembangan kawasan hilirisasi kelapa seluas 151.554 hektare pada 2026 yang tersebar di 28 provinsi.

Program tersebut meliputi penyediaan benih unggul; peremajaan tanaman tua; peningkatan produktivitas melalui praktik budidaya yang baik; penguatan rantai pasok; dan peningkatan nilai tambah produk kelapa melalui hilirisasi.

Pemerintah juga mendorong penguatan kelembagaan petani agar lebih mudah memperoleh akses bantuan maupun pembiayaan.

"Karena untuk mengakses bantuan atau kegiatan dari Kementan itu harus petani yang berlembaga. Jadi penguatan kelembagaan perlu terus kita dorong supaya petani lebih mempunyai nilai tawar dan daya saing yang baik," ujar Agus.

Pendanaan Libatkan Berbagai Sumber

Untuk mempercepat program peremajaan kelapa rakyat, pemerintah membuka berbagai skema pembiayaan, mulai dari APBN, APBD, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), hingga Program Peremajaan Kelapa Rakyat (PKR).

Melalui kombinasi peremajaan tanaman, hilirisasi, dan penguatan kelembagaan petani, pemerintah berharap produktivitas kebun kelapa nasional dapat meningkat sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia.(*)