116 CPNS Banyuwangi Sah Jadi PNS, Bupati Ipuk Ajak Ciptakan Kinerja Optimal di Tengah Digitalisasi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Sebanyak 116 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah mengikuti pengambilan sumpah di ruang Rempeg Jogopati Kantor Pemerintah Daerah (Pemda).

Untuk diketahui, dari total 116 PNS formasi Tahun 2021 tersebut, sebanyak 75 pegawai masuk dalam tenaga kesehatan, dan 41 menjadi tenaga teknis, yang akan masuk ke dalam institusi-institusi yang sudah dipilih.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani,  mengajak dan menuntut para PNS untuk bekerja lebih baik secara maksimal.

“Gaji mereka sudah dibayarkan 100 persen dari yang hanya 80 persen, jadi saya ingin mengajak dan menuntut mereka supaya berkinerja lebih baik lagi,” ujar Ipuk Fiestiandani, pada Rabu (3/1/2023).

Istri dari menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) Abdullah Azwar Anas itu, juga meminta kepada PNS yang telah mengucap janji atau sumpah itu untuk tidak takut karena tantangan zaman yang serba digital.

Untuk itu di era Digital ini, Ipuk mengutarakan jika PNS agar terus berkembang dan belajar mengenai digital. Terlebih mereka dituntut untuk  bisa mengembangkan digital sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Jangan takut dengan digital malah mereka harus bisa mengembangkanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” cetusnya.

Meskipun begitu, Ipuk berharap, mereka tetap melakukan kinerja dengan apik dan maksimal, karena pemerintah daerah khususnya Banyuwangi dipastikan menjaga kesejahteraan para pegawai PNS.

Selain itu diharapkan dengan adanya PNS yang baru disahkan tersebut, pelayanan untuk masyarakat Bumi Blambangan bisa lebih baik. Selebihnya kepala institusi yang mengampu PNS baru itu bisa memberikan contoh dan menciptakan lingkungan kerja yang yang baik. Pasalnya dengan lingkungan yang baik akan menghasilkan pribadi dan sistem yang baik.

“Karena kebanyakan, jika lingkungan kerja tidak baik akan bisa menurunkan kinerja dan semangat pemuda yang jadi PNS baru itu,” kata, Ipuk.

“Kuncinya ada pada pemimpinan, bagaimana cara kepala institusi mengolah pemuda ini, supaya tenaga dan kinerja mereka bisa maksimal,” imbuhnya.

Ipuk, juga berpesan, saat sudah diberikan amanat dan mengemban kerja sebagai PNS, para pamong tersebut harus bisa menjaga nama institusi, hal tersebut juga menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab PNS.

“Tak hanya saat berpakain dinas saja, saat berpakaian biasa pun, mereka juga harus menjaga sikap,” tutur, Ipuk. (*)