Wali Kota Malang Ikuti Rakor Operasi Ketupat 2026, Antisipasi Arus Mudik dan Lonjakan Wisata

MALANG Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang digelar di Ballroom Sanika Satyawada Polresta Malang Kota, Senin (2/4/2026). Rapat tersebut juga terhubung secara daring guna mematangkan kesiapan pengamanan arus mudik dan Lebaran di sejumlah wilayah, termasuk Kota Malang.

Wahyu menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi, mobilitas masyarakat pada momen mudik Lebaran 2026 diperkirakan mengalami penurunan. Meski demikian, Pemkot Malang tetap menyiapkan langkah antisipatif agar situasi kota tetap aman dan kondusif.

“Ada beberapa arahan, termasuk terkait kunjungan wisata di wilayah Malang Raya yang juga perlu diantisipasi,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Sebagai langkah pengamanan, Pemkot Malang bersama aparat kepolisian akan mendirikan sejumlah pos pelayanan dan pengamanan di beberapa titik strategis. Pos tersebut disiapkan untuk mengawal pergerakan arus mudik sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain arus mudik, Wahyu juga menyoroti potensi dinamika di lapangan karena perayaan Idul Fitri 2026 berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan seluruh agenda keagamaan berjalan lancar tanpa mengganggu ketertiban umum.

Ia berharap Kota Malang tetap kondusif sejak masa mudik hingga perayaan Lebaran. Pemetaan titik rawan kemacetan pun tengah dilakukan bersama jajaran kepolisian, terutama di jalur-jalur masuk menuju Kota Malang.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, menyebut salah satu perhatian utama dalam rakor adalah potensi kepadatan kendaraan di akses keluar-masuk tol, khususnya di exit Tol Madyopuro. Pengelolaan arus kendaraan akan dilakukan secara terpadu bersama akses tol di Lawang dan Singosari.

Di kawasan tengah kota, kepadatan juga diprediksi terjadi di sekitar destinasi wisata dan pusat perbelanjaan. Untuk itu, kepolisian akan melakukan intervensi berupa penambahan personel di titik rawan, penataan juru parkir, hingga pengaturan lokasi parkir agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Intervensi dilakukan agar tidak terjadi kepadatan akibat tata kelola parkir yang kurang mendukung kelancaran arus kendaraan,” pungkasnya.(*)