Wakil Ketua DPRD Bontang Minta Perusahaan Penghasil Peledak tak Gunakan Pelabuhan Loktuan

TIMESINDONESIA, BONTANG – Agus Haris, Wakil Ketua DPRD Bontang, mengkritik perusahaan-perusahaan penghasil bahan peledak di Bontang yang menggunakan Pelabuhan Loktuan untuk proses distribusi.

Menurutnya, kondisi ini sangat berbahaya karena pelabuhan tersebut juga melayani penyeberangan penumpang. Meskipun kegiatan bongkar-muat dihentikan saat kedatangan kapal penumpang, namun hal ini tetap menimbulkan risiko yang tidak perlu.

"Ini sangat berbahaya dan perusahaan-perusahaan ini sebaiknya memiliki pelabuhan sendiri agar penumpang juga bisa merasa aman," ungkapnya, (22/6/2023).

Agus Haris juga menyoroti fakta bahwa perusahaan-perusahaan ini telah beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pendapatan yang dihasilkan dari produksi mereka sudah seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur pelabuhan sendiri.

Terkait dengan potensi berkurangnya pendapatan asli daerah akibat kebijakan ini, Agus Haris menegaskan bahwa tidak perlu khawatir. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) masih dapat berperan dalam kerja sama proses bongkar-muat meskipun perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pelabuhan sendiri.

"Kerja sama tetap bisa dilakukan. Terlebih lagi, BUMD sudah terlibat dalam proses tersebut selama ini," jelasnya.

Dorongan untuk memperoleh pelabuhan khusus ini muncul setelah Agus Haris mendapatkan informasi bahwa ada anak yang tinggal di sekitar pelabuhan mengalami masalah kesehatan, seperti kebocoran pada jantungnya. Meskipun belum ada bukti pasti bahwa masalah kesehatan tersebut disebabkan oleh aktivitas bongkar-muat bahan peledak, Agus Haris berpendapat bahwa tindakan antisipatif perlu dilakukan.

"Kita harus mengantisipasi potensi risiko ini," tegas Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. (*)